Jakarta- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Eka Jadi Jaya Bukit. Alhasil, Direktur PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (ANSM) tetap dihukum 12 tahun penjara di kasus korupsi impor sapi dari Australia.
Kasus bermula saat Eka Jadi Jaya Bukit mendatangi kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) di kawasan Monas, Jakarta Pusat. PPI merupakan BUMN. Eka menemui Direktur Komersial PPI, Trisulo Ari Setyawan dan Asisten Senior Manager Divisi Operasional PPI, Titin Fitriani.
Lalu apa peran PPI? Ternyata PPI merupakan importir daging sapi karkas dari Australia yaitu sebanyak 249 ton pada 6 Juli 2016 dan 449 ton pada 18 November 2016. Seluruh daging itu disimpan di pergudangan di Muara Baru, Jakarta Utara. Untuk menjualnya di Indonesia, PPI menunjuk Trisulo Ari Setyawan sebagai penanggungajawab. Sebagai informasi, daging sapi karkas adalah bagian tubuh sapi yang telah disembelih, dikuliti, dan dipisahkan dari organ-organ internalnya.
Setelah melakukan sejumlah pertemuan, Trisulo Ari Setyawan sepakat menjual daging sapi impor itu ke ANSM pada Oktober 2016. Serah terima penjualan dilakukan secara bertahap sejak 19 November 2016 hingga 1 April 2017. Total hasil penjualan daging impor itu sebesar Rp 33 miliar.
Selidik punya selidik, proses penjualan dari PPI ke ANSM hanya berdasarkan surat penawaran dari ANSM tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat pesanan maupun surat perjanjian/kontrak yang seharusnya dilakukan antara PPI dengan ANSM selaku pembeli. Selain itu, proses penjualan tersebut juga bertentangan peraturan yang berlaku.
Aparat yang mengendus praktik jahat di atas lalu mengusut dan memproses Eka Jadi Jaya Bukit hingga ke pengadilan. Pada 19 Desember 2023, Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan hukuman:
1. Menyatakan Terdakwa Eka Jadi Jaya Bukit ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 33.037.992.750 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Putusan itu lalu dikuatkan di tingkat banding pada 6 Maret 2024. Atas putusan itu, penuntut umum dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi. Setelah diperiksa, MA memperbaiki putusan itu.
“Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Desember 2023 tersebut khususnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa,” demikian bunyi putusan kasasi yang dikutip DANDAPALA dari website MA, Rabu (22/1/2025).
Putuan kasasi itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Suharto dengan anggota hakim agung Jupriyadi dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Sedangkan panitera pengganti Yunindro Fuji Ariyanto. Hakim agung Suharto saat ini adalah Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial.
Berikut amar lengkap kasasi tersebut:
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 650 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 bulan kurungan.
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 33.037.992.750 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500.
Lalu apa alasan MA memperbaiki putusan? Berikut pertimbangannya:
Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan menguatkan pertimbangan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa telah memiliki sikap bathin satu tujuan (bewuste samenwerking) dan kerjasama yang erat (physieke samenwerking) dengan saksi Trisilo Ari Setyawan, S.E. dan saksi Titin Fitriani, S.E. melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri Terdakwa atau orang lain dalam kegiatan penjualan daging sapi karkas impor dari Australia berupa whole carcas di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT PPI (persero) sebesar Rp 33.037.992.750.
Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya judex facti salah dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan Negara adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan judex facti mengenai besarnya kerugian keuangan Negara telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis, yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-108/PW09/6/2016 tanggal 26 April 2016 atas Penjualan Daging Sapi Impor Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 449,496,50 Kg dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur.
Bahwa keputusan untuk menggunakan uang penjualan daging sapi impor pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 449,496,50 Kg dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur sebesar Rp 33.037.992.750 berdasarkan fakta di persidangan merupakan keputusan yang diambil secara sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dimaksud sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi dan membayar uang pengganti sebesar kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp 33.037.992.750 dikarenakan Terdakwalah yang secara nyata memperoleh/memanfaatkan uang negara yang berasal dari Penjualan Daging Sapi Impor untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya andil/pihak lain dalam hal menikmati hasil kejahatan dimaksud.
Bahwa namun demikian pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp 1 miliar perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan matrik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yaitu berdasarkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 33.037.992.750 tersebut termasuk dalam kategori Berat (Rp 25 miliar sampai dengan Rp 100 miliar), dengan pidana penjara rentang sedang 10-13 tahun dan pidana denda rentang sedang Rp 500-Rp 650 juta.
Dalam kasus ini, Trisulo Ari Setyawan dihukum 10 tahun penjara sedangkan Titin Fitriani dihukum 6 tahun penjara.
