article | Berita
| 2025-09-29 14:25:15
Jakarta – Integritas adalah pondasi utama peradilan. Namun, pondasi itu kini tengah diguncang keras. Kasus suap, pelanggaran etik, hingga penangkapan sejumlah pimpinan pengadilan menjadi bukti bahwa aparatur peradilan tidak sepenuhnya kebal dari penyimpangan. Fakta di lapangan memperlihatkan, kasus-kasus yang melibatkan hakim dan pejabat peradilan justru kian sering menghiasi pemberitaan.Data resmi mencatat sepanjang tahun 2024, 109 hakim dijatuhi sanksi disiplin. Lebih jauh lagi, sejak 2011 hingga kini, 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Angka-angka ini menegaskan bahwa masalah integritas bukan lagi isu kecil, melainkan persoalan serius yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Analisis menunjukkan ada empat akar utama yang menyebabkan krisis integritas ini: pertama, faktor individu hakim dan aparatur peradilan yang lemah dalam menjaga integritas, kedua, sistem peradilan yang masih “ramah” terhadap penyimpangan, ketiga, lingkungan kerja yang menormalisasi perilaku korupsi sebagai sesuatu yang wajar, serta keempat, dampak lanjutan berupa menurunnya kualitas putusan, lambatnya proses hukum, serta turunnya kepercayaan masyarakat.Situasi ini jelas memperlihatkan bahwa permasalahan bukan hanya pada individu, melainkan juga pada sistem yang membiarkan praktik buruk bertahan.Untuk menjawab tantangan tersebut, dikutip dari laman Instagram Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Menpim memperkenalkan sebuah terobosan baru, program pelatihan “KAPAK PERADILAN” singkatan dari (Karakter Kepemimpinan Anti Korupsi di Lingkungan Peradilan).Dari informasi yang diterima tim DANDAPALA dari laman Instagram @pusdiklat.menpim.ma.1, KAPAK Peradilan memadukan berbagai metode pembelajaran modern, mulai dari refleksi berbasis best practices, kisah nyata (true story), hingga bermuara pada monitoring pasca-pelatihan untuk memastikan nilai-nilai integritas benar-benar diterapkan. Bahkan, teknologi Virtual Reality (VR) digunakan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam.“Program ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan strategi menyeluruh untuk menanamkan kembali integritas pada pimpinan pengadilan. Harapannya, para pemimpin peradilan tidak hanya menjadi pemimpin lembaga, tetapi juga teladan yang bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya,” demikian bunyi informasi resmi dari laman Instagram tersebut.Dalam tahap jangka pendek, program ini berfokus pada pembangunan pondasi. Mahkamah Agung dengan bekerja sama dengan KPK dan Komisi Yudisial dalam penyusunan kurikulum, pengembangan media interaktif, hingga pelaksanaan uji coba pelatihan di pengadilan kelas 1A.Adapun jangka panjangnya, inovasi KAPAK PERADILAN diarahkan untuk merevitalisasi seluruh kurikulum pelatihan di lingkungan peradilan. “Tujuannya jelas: mencetak pimpinan pengadilan yang berkomitmen tinggi melawan korupsi, menurunkan angka kasus pelanggaran integritas, meningkatkan indeks persepsi antikorupsi, dan yang terpenting, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan”, sebagaimana informasi dikutip dari laman Instagram tersebut.Krisis integritas yang menimpa aparatur peradilan jelas tidak boleh dibiarkan. Kasus demi kasus telah merusak citra hukum dan mengguncang kepercayaan publik. Namun, di tengah gelombang pesimisme itu, KAPAK PERADILAN hadir sebagai langkah berani.Program Inisiatif dari Pusdiklat Menpim MA ini berpotensi menjadi salah satu tonggak baru reformasi peradilan Indonesia, membangun kembali pondasi keadilan yang kokoh dan bersih. (Fadillah Usman/al)
