Bidang hukum ketenagakerjaan baru saja memasuki babak baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kelahiran Undang-Undang ini telah dinantikan jutaan masyarakat baik dari kalangan pengusaha maupun pekerja/buruh dengan harapan dan kepentingannya masing-masing. Kegiatan sosialisasi mulai membanjiri grup-grup media sosial, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga analisis kritis dari berbagai pihak yang merasa ada kekurangan dan kejanggalan dalam regeling tersebut. Beberapa titik fokus sosialisasi dan pembahasan antara lain adanya ketentuan baru terkait Dana Cadangan Pesangon, dikembalikannya hak-hak atas PHK seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kembalinya pembatasan alih daya, penormaan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, penegasan jangka waktu PKWT, dan diakomodirnya hubungan hukum dalam konteks kekinian.
Undang-Undang Pelindungan Ketengakerjaan dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan yakni tanggal 28 Oktober 2026. Demikian pula ketentuan Pasal 300 yang menentukan bahwa gugatan perselisihan Hubungan Industrial yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum berlakunya Undang-Undang ini, penyelesaian materi gugatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya. Artinya secara a contrario, perkara yang sudah terdaftar atau terregister di Pengadilan Hubungan Industrial per tanggal 28 Oktober 2026 harus diselesaikan dan diputus oleh majelis hakim menggunakan Undang-Undang yang baru.
Dari fokus materi-materi sosialisasi dan analisis kritis yang telah dilaksanakan terdapat satu hal yang seringkali hanya dibahas sekilas, padahal memiliki tingkat kekaburan tinggi yaitu soal definisi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa karena definisi berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka definisi tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Dengan tidak adanya penjelasan pada rumusan definisi di undang-undang, maka definisi harus diterima apa adanya (an sich). Lantas definisi apa yang kurang tepat dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan?. Mari kita bahas sebagian yang cukup krusial.
Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan
Analisis Definisi Hubungan Kerja
Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan mendefinisikan ‘Hubungan Kerja’ sebagai ‘hubungan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah’. Definisi ini sedikit berubah dari definisi hubungan kerja pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang menggunakan kata ‘pengusaha’ bukan ‘pemberi kerja’. Berdasarkan definisi hubungan kerja yang menggunakan frasa ‘pemberi kerja’ tersebut, maka semua hubungan hukum yang di dalamnya terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah masuk dalam ruang lingkup hubungan kerja. Sebagai contoh ketika kita memanggil orang untuk membersihkan AC di rumah, maka terjadilah hubungan kerja. Demikian pula misalnya kita panggil tukang pijat ke rumah, maka sudah terjadi hubungan kerja, karena kita berkedudukan sebagai pemberi kerja dan tukang pijat sebagai pekerja serta terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berbeda dengan konsep hubungan kerja dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang membatasi terjadinya hubungan kerja hanya apabila dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja, bukan pemberi kerja dengan pekerja. Artinya dengan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini, hubungan antara tukang servis AC dan tukang pijat sebagaimana ilustrasi tadi akan masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, tapi dengan catatan perjanjiannya harus dibuat secara tertulis, karena kalau tidak dibuat secara tertulis, maka demi hukum berubah menjadi PKWTT sebagaimana ketentuan Pasal 85. Bayangkan kita akan punya pekerja tetap khusus untuk servis AC dan pijat di rumah hanya karena tidak membuat perjanjiannya dalam bentuk tertulis, ditambah wajib memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah dalam hal terjadi PHK sebagaimana ketentuan Pasal 250 dan Pasal 251.
Ketidaksiapan penggunaan frasa ‘pemberi kerja’ sebagai pihak dalam hubungan kerja juga terlihat dari tidak konsistennya penggunaan frasa tersebut pada alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam ketentuan Pasal 236, 237, 238, 240, 241, 245, 247 menggunakan istilah pemberi kerja. Sementara ketentuan Pasal 239 dan 243 menggunakan istilah pengusaha. Padahal kalau dilihat contoh ketentuan Pasal 240 jelas tertulis ‘Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit…’, akan lebih tepat menggunakan istilah pengusaha daripada pemberi kerja, karena dalam konteks Pasal tersebut subjek hukum yang dalam kondisi PKPU atau pailit adalah perusahaan, bukan orang (Natuurlijke persoon).
Analisis Definisi Sektor Informal
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menghidupkan kembali definisi Tenaga Kerja Sektor Informal dan definisi Usaha Sektor Informal yang pernah muncul pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan hidupnya kembali definisi tersebut, hanya saja kemudian ketentuan Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa ‘Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan negeri’. Penyebutan pengadilan negeri dalam Pasal tersebut tidak dapat diartikan secara luas sebagai Pengadilan Hubungan Industrial, meskipun memang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial berada pada Pengadilan Negeri, tetapi apabila merujuk pada pasal lain, misalkan Pasal 210 ayat (2), selalu menyebut dengan frasa ‘melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’. Keberadaan ketentuan tersebut otomatis membatasi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa perkara tersebut. Hal ini menjadi konsekuensi logis karena adanya perubahan pada definisi hubungan kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan merubah istilah pengusaha menjadi pemberi kerja pada hubungan kerja, maka akan menjadi jalan buntu ketika terjadi perselisihan, mengingat perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 masih menggunakan definisi perselisihan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat antara pengusaha dengan pekerja, bukan antara pemberi kerja dengan pekerja.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan mendefinisikan Usaha Sektor Informal sebagai ‘kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, serta itdak berbadan hukum’. Apabila definisi tersebut ditelaah, maka semua bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan oleh badan hukum masuk sebagai kategori usaha sektor informal. Mengingat ‘dasar kepercayaan dan kesepakatan’ adalah basic semua jenis kegiatan ekonomi, tanpa kesepakatan dan kepercayaan tidak ada kegiatan ekonomi, artinya pembeda antara sektor informal dengan sektor formal hanya soal berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dengan kata lain, apabila terdapat Comanditer Venootschap (CV) yang mempekerjakan 100 pekerja dapat dikategorikan sektor informal karena tidak berbadan hukum, dan penyelesaian perselisihannya bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Sebaliknya, Perseroan Perorangan yang mempekerjakan tiga orang pekerja tidak bisa dikategorikan sebagai Usaha Sektor Informal karena berbadan hukum, dan penyelesaian perselisihannya merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Hubungan Industrial.
Solusi
Baca Juga: Budaya Hukum & Efektivitas Perlindungan Hak Pekerja, dari Regulasi ke Realitas
Definisi hubungan kerja perlu dikembalikan pada definisi awal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan subyek hukumnya adalah antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, sementara untuk mengakomodir model-model pekerjaan kekinian cukup diberikan perlindungan dalam bentuk penguatan pengaturan dalam PKWT dengan proporsi penggunaan PKWT atau alih daya harus lebih mahal dari PKWTT sebagai kompensasi atas ketidakpastian. Definisi yang melahirkan klasifikasi jenis atau model atau sektor pekerjaan tertentu cukup sebagai penyebutan saja tanpa perlu akibat hukum, kecuali untuk usaha mikro, kecil yang memang harus dikecualikan terkait kewajiban ketenagakerjaannya. Penyempurnaan definisi dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara ketentuan Pasal 300 menyatakan bahwa perkara yang didaftarkan sejak tanggal 28 Oktober 2026 sudah harus menggunakan Undang-Undang ini. Untuk itu diperlukan solusi yang cepat, misal berupa Surat Edaran Mahkamah Agung setidaknya untuk kewenangan mengadili agar dapat menjadi lentera dalam memeriksa perkara sambil menunggu adanya penyempurnaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. (al/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI