Cari Berita

Harta Koruptor Kini Terancam Dirampas! DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Anandy Satrio - Dandapala Contributor
2026-11-19 12:10:29
Dok. DPR

Jakarta – Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum meminta persetujuan anggota Dewan, Puan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan forum paripurna tersebut ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset & Masa Depan Penegakan Hukum Kelautan Perikanan

Pengesahan ini menjadi babak penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026), dengan seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna.

Dalam proses pembahasannya, Panja RUU Perampasan Aset telah menginventarisasi sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga tercatat telah menyelenggarakan 87 kali rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menyerap masukan dari masyarakat, kalangan akademisi, pakar, dan berbagai organisasi.

Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Pengaturannya tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam pemaparan pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa pengaturan tersebut mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Undang-undang ini juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas serta mekanisme perampasan aset melalui dua pendekatan, yakni conviction-based forfeiture (perampasan aset berdasarkan putusan pidana) dan non-conviction-based forfeiture (perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pemidanaan).

Pengaturan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di samping itu, undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan akuntabel, meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian dari materi pengaturan. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset turut diatur dalam undang-undang tersebut.

Habiburokhman menyebut pengesahan ini merupakan hasil kerja panjang DPR bersama pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut sejak awal.

Baca Juga: Mengenal Konsep NCB atau Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi

Dengan disahkannya undang-undang ini, Indonesia memiliki landasan hukum baru dalam upaya penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Bagi dunia peradilan, implementasi ketentuan tersebut nantinya menjadi perhatian penting, khususnya dalam memastikan mekanisme perampasan aset berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.  (zm/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…