Cari Berita

Arah Baru Penyelesaian Sengketa Likuidasi Bank

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. - Hakim PN Surabaya - Dandapala Contributor
2026-11-18 10:00:16
Dok. Ist.

Tepat tanggal 28 April 2026 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga dan mulai berlaku sejak 13 Mei 2026. PERMA tersebut memberikan pedoman mengenai penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, termasuk sengketa penjaminan simpanan.

Berlakunya PERMA ini bukan sekedar pedoman teknis bagi hakim, melainkan upaya Mahkamah Agung dalam membangun kepastian hukum untuk menghadapi karakteristik sengketa perbankan yang berbeda dengan sengketa perdata biasa karena sengketa bank dalam likuidasi memiliki dimensi yang kompleks yaitu menyangkut kepentingan deposan, kreditur, pemegang saham, debitur, likuidator, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta stabilitas sistem keuangan.

Dalam rezim penanganan bank gagal tersebut, LPS mempunyai posisi yang sangat strategis. Ketika bank dalam proses likuidasi, tidak saja timbul persoalan penghentian kegiatan usaha bank, melainkan juga menyangkut pemberesan aset dan kewajiban bank, pembayaran kepada pihak yang mempunyai hak, serta penyelesaian berbagai klaim yang dapat muncul sebelum maupun sesudah proses likuidasi. Jadi, LPS tidak dapat semata-mata dilihat sebagai lembaga yang membayar klaim penjaminan simpanan tetapi juga berfungsi dalam proses resolusi dan likuidasi bank sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Baca Juga: MA Susun Regulasi Penyelesaian Sengketa Likuidasi Perbankan dan Asuransi

Nah, kemana sengketa yang muncul selama proses likuidasi harus diselesaikan? Oleh karena sengketa mengenai bank dalam likuidasi dapat bersinggungan dengan berbagai rezim hukum, maka disinilah PERMA 1 Tahun 2026 hadir memberikan arah yang lebih jelas dengan menempatkan Pengadilan Niaga sebagai forum khusus untuk mengadili sengketa bank dalam likuidasi dan pasca likuidasi, termasuk sengketa penjaminan simpanan.

Mengapa harus ke Pengadilan Niaga ? tentu karena Sengketa bank dalam likuidasi membutuhkan hakim yang tidak hanya memahami hukum acara perdata, tetapi juga memiliki kompetensi khusus di bidang perniagaan. Mahkamah Agung sendiri menjelaskan bahwa pedoman tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan melalui sistem pemeriksaan perkara secara cepat sekaligus memberikan akses keadilan kepada masyarakat melalui hakim yang memiliki kompetensi khusus di bidang perniagaan. Tentunya Hakim yang berkompeten dan kepastian forum ini untuk menghindari sengketa kewenangan mengadili dan penyelesaian perkara yang tidak sesuai dan menghambat penyelesaian perkara, sebab keterlambatan penyelesaian sengketa likuidasi dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Semakin lama aset bank berada dalam kondisi tidak terselesaikan, maka semakin besar potensi penurunan nilai aset dan semakin lama pula pihak yang mempunyai hak menunggu kepastian mengenai pembayaran. Dengan demikian, penyelesaian perkara yang cepat juga sebagai perlindungan nilai ekonomi asset bank, kepentingan para kreditur, dan nasabah penyimpan. Dengan adanya pedoman khusus tersebut, diharapkan energi peradilan dapat diarahkan pada pemeriksaan substansi sengketa, bukan semata-mata memperdebatkan forum pengadilan.

PERMA 1 Tahun 2026 harus dipahami sebagai pedoman penyelesaian perkara di lingkungan peradilan, tetapi bukan sebagai sumber kewenangan baru bagi LPS. Kewenangan LPS tetap harus bersumber dari undang-undang yang mengatur LPS dan penanganan bank. PERMA tidak dapat menciptakan kewenangan substantif baru yang tidak diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, ketika terjadi gugatan terhadap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan likuidasi bank, hakim harus membedakan secara cermat antara:

1.    Sengketa mengenai hak dan kewajiban dalam proses likuidasi;

2.    Sengketa mengenai pelaksanaan penjaminan simpanan;

3.    Sengketa mengenai pemberesan aset dan kewajiban bank;

4.    Sengketa antara likuidator dengan kreditur atau pihak lainnya;

5.    Sengketa yang berkaitan dengan tindakan LPS sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang; dan

6.    Sengketa yang pada hakikatnya merupakan sengketa administrasi pemerintahan.

Pembedaan tersebut penting agar PERMA tidak ditafsirkan secara berlebihan sebagai dasar bahwa seluruh tindakan LPS otomatis menjadi objek sengketa Pengadilan Niaga. Oleh karenanya, tantangan terbesar setelah lahirnya PERMA 1 Tahun 2026 justru bukan lagi menentukan apakah sengketa bank dalam likuidasi dapat diperiksa di Pengadilan Niaga, tetapi menentukan batas atau karakter sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup PERMA ini, melihat hakikat hubungan hukum dan objek sengketa, bukan semata-mata siapa yang menjadi tergugat atau bagaimana gugatan diberi judul, juga mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan nasabah, efisiensi pemberesan aset, serta kepentingan stabilitas sistem keuangan.

PERMA 1 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat specialized commercial justice, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi dan perniagaan melalui forum peradilan yang memiliki kompetensi khusus. Namun, dengan hadirnya PERMA 1 Tahun 2026, perlu diperhatikan batas kompetensi absolut Pengadilan Niaga, konsistensi antara putusan Pengadilan Niaga dengan ketentuan substantif mengenai LPS, perbankan, dan likuidasi bank dan tentunya penyelesaian sengketa tidak menghambat proses likuidasi. Sarana perlindungan ini tidak boleh menghambat proses likuidasi. 

Baca Juga: Hakim Agung Nani Indrawati Bahas Kompleksitas Sengketa Likuidasi Bank di Podcast PT Pontianak

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam membangun kepastian hukum terhadap sengketa bank dalam likuidasi dan pasca likuidasi. Dengan memberikan pedoman dan menempatkan Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian sengketa tersebut, Mahkamah Agung berupaya mempertemukan kebutuhan akan keahlian hakim, kecepatan proses, dan kepastian hukum. Namun, keberhasilan PERMA ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan normanya, tetapi yang lebih menentukan adalah bagaimana hakim menerjemahkannya dalam praktik. (al/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…