Cari Berita

Penambang Kecil di Kursi Terdakwa: Menimbang Pemidanaan PETI di Era KUHP Baru

Sintha Yustika Putri - Hakim Pengadilan Negeri Sanggau - Dandapala Contributor
2026-11-17 16:00:57
Dok. Ist.

Terdakwa dalam perkara pertambangan emas tanpa izin (PETI) umumnya warga desa di sekitar lokasi tambang. Sehari-hari mereka bekerja di atas lanting, yaitu rakit tempat mesin dipasang, atau di lubang galian. Mesin dompeng yang mereka jalankan, mesin diesel untuk menyedot pasir dan air, biasanya milik orang lain. Upah mereka dibayar harian atau dengan sistem bagi hasil, dan jumlahnya tidak seberapa.

Di Kalimantan Barat keadaan seperti ini sudah lama terjadi. Saat penertiban dilakukan, yang diamankan di lokasi biasanya para pekerja beserta mesin dan selang, yang kemudian disita sebagai barang bukti.

Hakim kemudian harus memutuskan apakah orang yang menambang untuk kebutuhan sehari-hari pantas dipidana sama dengan pemodal yang mengoperasikan puluhan mesin. Undang-undang tidak membedakan keduanya, sehingga pembedaan hanya dapat dilakukan melalui pertimbangan hakim. Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, dasar untuk melakukannya jauh lebih jelas.

Rumusan Pasal 158 UU Minerba

Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025, mengancam setiap orang yang menambang tanpa izin dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak kategori IV. Frasa "setiap orang" tidak memperhitungkan peran maupun skala usaha. Buruh yang dibayar harian dan pemilik modal yang mendatangkan alat berat diancam dengan pasal yang sama.

Baca Juga: Hakim Agung Surya Jaya Dissenting Opinion, Eks Menkominfo Harusnya Dikenai Pasal 3 UU Tipikor

UU Minerba juga memuat Pasal 161 untuk menjerat pihak yang menampung, mengolah, atau menjual hasil tambang ilegal. Akan tetapi, yang paling mudah tertangkap tangan tetap para pekerja di lapangan. Akibatnya, perbedaan peran baru dapat diperhitungkan ketika hakim menjatuhkan pidana.

Ketentuan Baru dalam KUHP Nasional

Salah satu perubahan penting datang dari UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal II angka 5 huruf a undang-undang tersebut mengubah ancaman pidana penjara yang dirumuskan kumulatif dengan denda menjadi kumulatif atau alternatif. Dalam perkara Pasal 158, hakim tidak lagi wajib menjatuhkan penjara dan denda sekaligus. Bagi buruh tambang perubahan ini cukup berarti, karena denda yang dijatuhkan kepada mereka sering tidak terbayar dan berujung pada pidana pengganti.

KUHP Nasional juga memuat pedoman pemidanaan. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan hakim mengutamakan keadilan apabila keadilan berbenturan dengan kepastian hukum. Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim mempertimbangkan, antara lain, motif, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta pengaruh pidana terhadap masa depannya. Selama ini latar belakang buruh tambang biasanya hanya ditulis sebagai "hal yang meringankan" di bagian akhir putusan. Sekarang hal itu harus diuraikan dalam pertimbangan.

Hakim kini juga dapat menjatuhkan pidana pengawasan. Pasal 75 KUHP memungkinkan pidana ini untuk tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun, dan ancaman dalam Pasal 158 tepat lima tahun. Melalui Pasal 76 ayat (3), hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak kembali menambang di luar wilayah berizin. Untuk pekerja yang baru pertama kali berperkara, syarat seperti itu bisa lebih berguna daripada beberapa bulan di lembaga pemasyarakatan.

Ada satu soal tafsir yang perlu dijawab. Pasal 75 meminta hakim tetap memperhatikan Pasal 70, sementara Pasal 70 ayat (2) mengecualikan tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih dari anjuran agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Ancaman Pasal 158 tepat berada di angka itu. Penulis berpendapat pengecualian tersebut hanya meniadakan anjuran dalam Pasal 70 ayat (1) dan tidak menutup pidana pengawasan. Jika dibaca sebagai larangan, frasa "paling lama 5 (lima) tahun" dalam Pasal 75 kehilangan arti bagi setiap delik yang ancamannya tepat lima tahun. Penuntut umum tentu dapat merujuk huruf c dan d ayat yang sama, mengingat PETI merusak lingkungan dan menggerus penerimaan negara. Karena itu, putusan yang menjatuhkan pidana nonpenjara harus bertumpu pada tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, dan alasannya diuraikan secara cermat.

Ketegasan terhadap Pemodal dan Penampung

Pekerja yang dipidana lebih ringan tetap dinyatakan bersalah, dan kerusakan akibat PETI tidak boleh dikesampingkan. Air sungai menjadi keruh dan lahan bekas galian dibiarkan berlubang. Yang lebih berbahaya adalah merkuri yang dipakai untuk memisahkan emas, karena mencemari air dan masuk ke rantai makanan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui UU Nomor 11 Tahun 2017.

Pemodal, penampung, pengendali lapangan, dan pelaku yang mengulangi perbuatannya tetap layak dipidana tegas, termasuk dengan perampasan alat dan hasil kejahatan. Fakta persidangan tentang siapa pemilik mesin dan kepada siapa emas dijual juga sebaiknya dimuat dalam pertimbangan putusan. Catatan seperti ini dapat menjadi pijakan bagi penyidik dan penuntut umum untuk menelusuri pihak-pihak di atas para pekerja.

Izin Pertambangan Rakyat yang Belum Terbit

Putusan pidana, seberat apa pun, tidak memberi warga jalan legal untuk mencari nafkah. UU Minerba sebenarnya mengatur Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi izinnya jarang terbit. Data Kementerian ESDM yang disampaikan kepada DPR pada Maret 2024 mencatat 1.215 WPR telah ditetapkan secara nasional, sedangkan IPR yang terbit baru 82 izin dengan luas total sekitar 62 hektare.

Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan WPR terbanyak, yaitu 199 wilayah seluas lebih dari 11 ribu hektare. Wilayahnya sudah ditetapkan di atas peta, tetapi izin yang terbit masih sangat sedikit. Pasal 172B UU Nomor 2 Tahun 2025 kini mewajibkan delineasi WPR sesuai pemanfaatan ruang, dan sejak awal 2026 sejumlah gubernur telah mengajukan usulan perubahan blok WPR. Kedua hal ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penerbitan IPR. Selama izin tersebut sulit diurus, memenjarakan buruh tambang berisiko hanya membuat tempatnya diisi pekerja lain.

Penutup

Pasal 158 UU Minerba memang tidak membedakan peran dan skala usaha, tetapi hakim dapat membedakannya saat menentukan pidana. Pidana terberat tetap layak dijatuhkan kepada pihak yang paling bertanggung jawab.

Menurut penulis, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Hakim sebaiknya menggali peran terdakwa, kepemilikan alat, sistem upah, dan riwayat perkaranya sejak tahap pemeriksaan, lalu menguraikannya secara eksplisit sesuai Pasal 54 KUHP. Agar tidak terjadi disparitas, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan rumusan pedoman pemidanaan perkara pertambangan tanpa izin setelah berlakunya KUHP Nasional, misalnya melalui rapat pleno kamar pidana.

Baca Juga: PN Marisa Vonis 2 Terdakwa Tambang Ilegal Berdasarkan Peran & Rampas Ekskavator

Di luar pengadilan, pemerintah daerah perlu mempercepat penerbitan IPR di WPR yang sudah ditetapkan agar warga memiliki jalan legal untuk menambang. Tanpa itu, perkara PETI dengan terdakwa buruh tambang akan terus masuk ke pengadilan. (al/ldr)

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili institusi tempat penulis bertugas.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…