Bandung, Jawa Barat - Upaya Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan layanan peradilan yang cepat, mudah, dan transparan terus berlanjut. Kali ini Mahkamah Agung (MA) dan PT Pos Indonesia (Persero) kembali duduk bersama dalam agenda rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang membahas kendala pada layanan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak melalui surat tercatat yang telah lebih dari 2 (dua) tahun penerapannya.
Kegiatan monev kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari rangkaian penandatanganan Nota Kesepahaman antara MA dan PT Pos Indonesia (Persero) yang diselenggarakan di Bandung, pada Selasa (17/11/2026).
Dalam penyampaian sambutannya, Ketua MA Prof Sunarto menekankan bahwa surat panggilan bukan sekadar dokumen administratif. Surat tersebut menjadi sarana bagi para pihak untuk mengetahui adanya perkara yang melibatkan dirinya, waktu persidangan, sekaligus kesempatan untuk menggunakan hak-hak hukumnya.
Baca Juga: Problematika Panggilan Sidang dalam Era Digitalisasi dan Solusinya
Sehingga, menurutnya, kerja sama yang telah berjalan tersebut dinilai perlu terus disempurnakan agar pelayanan pengiriman dokumen pengadilan semakin akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya ingin menggarisbawahi, bahwa petugas pos memang bukan aparat penegak hukum, tapi dalam konteks surat tercatat, tugas yang mereka jalankan sesungguhnya memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap kelancaran proses pemeriksaan perkara di pengadilan,” ucap Prof Sunarto dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Prof Sunarto mengingatkan bahwa persoalan dalam penyampaian surat panggilan dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar kendala pengiriman.
“Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum. Bayangkan, apabila sebuah surat panggilan bermasalah, maka akibatnya bukan hanya bersifat administratif, tapi bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak para pihak dalam proses peradilan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Prof. Sunarto selaku pimpinan tertinggi MA mencatat sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bersama untuk menyempurnakan kerja sama MA dan PT Pos Indonesia ke depan.
Pertama, peningkatan akurasi data alamat dan identitas penerima. Hal tersebut menjadi faktor mendasar karena keberhasilan pengiriman sangat ditentukan oleh kebenaran data yang disampaikan kepada petugas pos.
Kedua, peningkatan kualitas dan profesionalitas petugas pengiriman. Petugas perlu memahami karakteristik dokumen pengadilan, tata cara penyampaian kepada penerima, serta prosedur yang harus dilakukan apabila surat tidak dapat diserahkan secara langsung.
"Petugas pengiriman harus memahami karakteristik dokumen pengadilan, tata cara penyampaian serta prosedur yang harus dilakukan apabila surat tidak dapat diserahkan langsung (on hand delivery)," jelasnya.
Ketiga, masih menurut Prof. Sunarto, perlunya penguatan sistem informasi dan integrasi data antara MA dengan PT Pos Indonesia. Melalui integrasi tersebut, setiap tahapan pengiriman diharapkan dapat dipantau secara lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
Keempat, penguatan mekanisme koordinasi dan penyelesaian kendala di lapangan. Respons yang cepat diperlukan agar persoalan dalam proses pengiriman tidak berlarut-larut dan menghambat jalannya proses peradilan.
Dalam hal ini, sejumlah layanan yang telah diinisiasi PT Pos Indonesia, seperti layanan pengambilan kiriman dan layanan pada titik layanan tertentu, dinilai dapat mempermudah proses pengiriman sekaligus memperkuat koordinasi dengan pengadilan.
“Saya bersyukur, berbagai layanan yang diinisiasi PT Pos, seperti layanan pengambilan kiriman, layanan reporting pada dasboard, akan sangat mempermudah dan memperkuat koordinasi antara pengadilan dan PT Pos Indonesia,” ungkapnya.
Dan kelima, evaluasi secara berkala terhadap kualitas layanan, termasuk ketepatan waktu pengiriman, validitas bukti penyampaian, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah disepakati.
Baca Juga: Memaknai Status “Kawin Belum Tercatat” pada Dokumen Kependudukan
Dengan berkaca dari berbagai catatan tersebut, Sunarto juga mengajak agar kedua lembaga ini untuk terus membangun budaya kolaborasi yang baik
"tantangan pelayanan publik dewasa ini semakin kompleks dan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu institusi," pungkasnya. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI