Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mulai mempersiapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rangka pengadaan Calon Hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2026. Tahapan seleksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 19 November 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
Persiapan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2989/SEK/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 9 November 2026 tentang Pelaksanaan Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Calon Hakim Tahun Anggaran 2026.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa SKB terdiri atas dua tahapan, yakni ujian tertulis yang dilaksanakan pada 18 November 2026 di masing-masing Pengadilan Tingkat Banding dan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 19 November 2026 di Kantor Regional atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di masing-masing wilayah.
Baca Juga: MA Ubah Jadwal Seleksi Calon Hakim 2026 Jalur Pegawai, Catat Tanggal Pentingnya
Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ujian, para Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding diminta berkoordinasi dalam mempersiapkan lokasi ujian tertulis serta membentuk Panitia Daerah. Panitia Daerah tersebut ditetapkan melalui keputusan pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dengan jumlah anggota paling banyak 12 orang.
Keputusan pembentukan Panitia Daerah wajib disampaikan kepada Panitia Pusat melalui tautan yang telah ditentukan paling lambat Rabu, 11 November 2026 pukul 12.00 WIB.
Adapun pelaksanaan ujian tertulis dirancang dalam satu sesi selama empat jam. Lokasi ujian harus mampu menampung seluruh peserta dengan jarak antarpeserta paling sedikit satu meter. Sementara itu, laptop beserta sarana pendukungnya akan disiapkan oleh Panitia Pusat dan diinstalasi satu hari sebelum pelaksanaan ujian.
Panitia Daerah juga bertanggung jawab mengoordinasikan penyediaan daya listrik serta penyewaan meja dan kursi sesuai jumlah peserta. Biaya penyewaan meja dan kursi ditetapkan paling tinggi Rp100.000 per set.
Dari sisi pengamanan dan pelayanan peserta, panitia juga perlu menyiapkan sejumlah perlengkapan, antara lain peralatan kesehatan, kursi roda, alat pendeteksi logam (metal detector), serta perlengkapan pendukung lainnya sesuai hasil koordinasi dengan BKN setempat.
Berdasarkan Lampiran I surat tersebut, pelaksanaan SKB berbasis CAT tersebar di 34 wilayah provinsi dengan lokasi pada Kantor Regional maupun UPT BKN. Jumlah peserta berbeda-beda di setiap wilayah.
Jawa Timur tercatat memiliki jumlah peserta terbanyak, yakni 211 orang, disusul Jawa Tengah sebanyak 195 orang dan Jawa Barat sebanyak 143 orang. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki 120 peserta dan Sulawesi Selatan sebanyak 104 peserta.
Adapun wilayah dengan jumlah peserta paling sedikit adalah Sulawesi Barat sebanyak 16 orang, Kalimantan Utara sebanyak 18 orang, serta Papua Barat dan Papua Barat Daya sebanyak 25 orang.
Khusus di Sulawesi Selatan, pelaksanaan SKB CAT akan bertempat di Kantor Regional IV BKN Makassar dengan jumlah peserta sebanyak 104 orang.
Untuk mendukung penyelenggaraan seleksi, Panitia Daerah dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu Bidang Akomodasi, Bidang Seleksi, dan Bidang Keuangan.
Bidang Akomodasi bertugas mempersiapkan perlengkapan, sarana dan prasarana, serta informasi publik terkait pelaksanaan seleksi. Bidang Seleksi bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tingkat Banding dan BKN serta memastikan seluruh rangkaian seleksi berjalan lancar.
Sementara itu, Bidang Keuangan bertugas mengoordinasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
Panitia juga harus menyiapkan petugas sesuai alur pelaksanaan seleksi, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan menggunakan alat pendeteksi logam, pengarah peserta, hingga petugas helpdesk untuk membantu peserta yang mengalami kendala terkait dokumen persyaratan ujian.
Baca Juga: Bikin Merinding! PN Purwokerto Lepas Calon Hakimnya dengan Siraman
Melalui persiapan yang terkoordinasi antara Panitia Pusat, Panitia Daerah, dan BKN, Mahkamah Agung berupaya memastikan pelaksanaan SKB Calon Hakim Tahun Anggaran 2026 berlangsung tertib dan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Tahapan ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengadaan Calon Hakim dari lingkungan PNS Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
