Gelar Public Campaign, PN Mungkid Ajak Masyarakat Berantas Korupsi

101

Kabupaten Magelang – Mengusung tema “Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”, PN Mungkid menggelar kegiatan Public Campaign Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Anti Korupsi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Jumat (28/02/2025) di Lapangan Drh. Soepardi, Mungkid, Kabupaten Magelang.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua PN Mungkid, Ita Widyaningsih, Wakil Ketua PN Mungkid, Tri Margono, Hakim dan Aparatur PN Mungkid ini ditujukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di PN Mungkid yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bebas dari penyimpangan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam mendukung terciptanya lingkungan bebas dari korupsi dan gratifikasi, serta birokrasi yang bersih dan transparan”, ungkap Ita.

Lebih lanjut, Ita juga menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas merupakan salah satu program dari Mahkamah Agung yang dilaksanakan di seluruh Pengadilan Negeri untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Magelang.

Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Tim Pembangunan Zona Integritas PN Mungkid, Mulyono menambahkan “Kegiatan Public Campaign ini merupakan program setiap tahun. Untuk sosialisasi kali ini dilaksanakan dengan pembagian stiker dan jumat berkah”, ujarnya.

Melalui kegiatan Public Campaign ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memberantas korupsi. Di mana dengan terciptanya lingkungan bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih serta transparan, PN Mungkid dapat meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang menjadi bukti nyata dalam pelayanan hukum yang adil dan tanpa adanya praktik korupsi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini, serta dukungannya dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik”, ucap Ita menutup wawancaranya kepada Tim Dandapala. (AL)