Samarinda — Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Ujian Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tahun 2026 pada Kamis, 5 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai tahapan lanjutan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.
"Sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, hakim ad hoc PHI dituntut tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap dinamika hubungan kerja serta prinsip keadilan substantif. Untuk menjamin hal tersebut, proses seleksi dilaksanakan secara ketat dan berlapis guna menjaring figur yang profesional dan berintegritas," kuitp DANDAPALA dari yang diterima Kamis siang, 5/2.
Pada seleksi kali ini, sebanyak lima peserta dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis.
Baca Juga: Indonesia Memanggil! Dicari Calon Hakim PHI Pengadil Buruh Vs Perusahaan
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nova Flory Bunda, menegaskan bahwa ujian tertulis merupakan tahapan penting untuk mengukur kualitas dan kesiapan calon hakim ad hoc PHI.
"Seleksi ini bukan sekadar tahapan formal, melainkan proses untuk memastikan calon hakim ad hoc PHI memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang memadai terhadap hukum hubungan industrial, tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi kejujuran, mematuhi tata tertib, dan menjaga sikap profesional selama proses ujian berlangsung.
"Seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh dan menjadikan proses seleksi ini sebagai bagian dari pengabdian kepada peradilan, serta memperoleh hasil terbaik pada setiap tahapan seleksi," lanjutnya.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib ujian oleh Penanggung Jawab, Agung Purbantoro, sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip ketertiban dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi. Untuk menjamin transparansi dan objektivitas, dua orang peserta turut ditunjuk sebagai saksi guna memastikan naskah soal ujian masih dalam keadaan tersegel sebelum ujian dimulai.
Pelaksanaan seleksi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1462/DJU/KP1.1.3/XIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang kebutuhan Hakim Ad Hoc PHI. Adapun pendaftaran dan pengusulan calon hakim ad hoc PHI telah dilaksanakan pada periode 20 Agustus hingga 4 Oktober 2025 melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial.
Baca Juga: Panitera Pengganti PN Semarang Kiki Dilantik Jadi Hakim Ad Hoc Tipikor
Melalui seleksi ini, diharapkan dapat terjaring calon hakim ad hoc PHI yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga mampu menjaga marwah peradilan dan menghadirkan keadilan bagi para pencari keadilan di bidang hubungan industrial.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
