Bogor - Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XXIV Tahun 2026 mengumumkan hasil kelulusan akhir seleksi. Sebanyak 21 peserta dinyatakan lulus, terdiri atas 10 orang untuk tingkat banding dan 11 orang untuk tingkat pertama.
Kelulusan itu tertuang dalam Pengumuman Nomor 45/Pansel/Ad Hoc TPK/XI/2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Dr. Prim Haryadi dan Sekretaris I Dr. Sudharmawatiningsih. Penetapan nama-nama tersebut didasarkan pada hasil rapat panitia seleksi yang digelar Kamis, 12 November 2026.
Dari daftar yang diumumkan, peserta lulus tingkat banding paling banyak tercatat dari wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Medan, yakni tiga orang, disusul PT Jawa Tengah dengan dua orang. Sementara di tingkat pertama, wilayah PT Jakarta mencatat jumlah terbanyak dengan tiga orang, diikuti PT Tanjung Karang dan PT Riau masing-masing dua orang.
Baca Juga: 15 Tahun Pengadilan Tipikor, Saatnya Bangkit untuk Keadilan Substantif
Tingkat Banding
Dr. Rakhmat Bowo Suharto (PT Jawa Tengah)
Sariffuddin (PT Medan)
Lita Sari Seruni (PT Jakarta)
Dr. Rilawadi Sahputra (PT Medan)
Dr. Pahada Hidayat (PT Tanjung Karang)
Dr. Fahren (PT Medan)
Estu Raharjo (PT Kepulauan Riau)
Dr. Emma Ellyani (PT Jawa Tengah)
H. Teguh Harianto (PT Bandung)
Dr. Subiharta (PT Yogyakarta)
Tingkat Pertama
Syahru Rozi (PT Tanjung Karang)
Rr Maharani Adiannarista Wardhani (PT Jakarta)
Muhammad Indra Lesmana (PT Banten)
Wim Badri Zaki (PT Tanjung Karang)
Arsyawal (PT Riau)
Utinaita Sitepu (PT Medan)
Senti Silitonga (PT Riau)
Hafis Diama Pankoulus (PT Palembang)
Henny Fitria (PT Padang)
Russeto Saptono (PT Jakarta)
Arif Rahman (PT Jakarta)
Wajib Ikut Diklat dan Siapkan Berkas LHKPN
Panitia seleksi menyertakan tiga catatan dalam pengumuman tersebut. Pertama, seluruh peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).
Baca Juga: MA Umumkan Pemberkasan NI PPPK Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2024, Catat Syaratnya!
Kedua, peserta diharapkan membawa berkas-berkas sebagai bahan pengisian dan lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai formulir yang telah disediakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga, panitia menegaskan bahwa hasil seleksi yang telah diumumkan tidak dapat diganggu gugat. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
