Bima, Nusa Tenggara Barat-Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa UH, perempuan (30) dalam perkara pidana nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi di gedung PN Raba Bima, Jalan Soekarno Hatta Nomor 161, Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Rabu (11/11).
“Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan “pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tetapi terdapat dasar peniadaan pidana; Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum…”, ucap hakim ketua majelis, Nyoman Gedhe Ngurah Bagus Artana yang didampingi oleh para hakim anggota, Angga Hakim Permana Putra dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra saat membacakan putusannya.
Terdakwa UH didakwa pasal 433 ayat (2) jo. pasal 441 ayat (1) KUHP atau pasal 67 ayat (2) UU Perlindungan data pribadi. Penuntut umum menilai terdakwa telah melakukan pencemaran secara tertulis terhadap korban dengan cara mengunggah tulisan di laman facebook miliknya dengan mengatakan agar masyarakat berhati-hati dan mengawasi gerak-gerik korban yang diduga adalah bandar narkotika.
Baca Juga: Ayah Gugat Anak Kandung, Berujung Eksekusi Oleh PN Raba Bima
Atas perbuatan terdakwa itu menurut majelis hakim, penuntut umum hanya berfokus pada fakta perbuatan terdakwa saja tanpa menguraikan kepentingan umum yang melatarbelakanginya.
Dalam putusannya majelis hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan memberikan parameter-parameter tertentu agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum.
Menurut majelis hakim ada 5 parameternya, yaitu: ”Tujuan penyampaian yang dikaitkan dengan persoalan yang relevan bagi masyarakat; Hubungan substansial antara pernyataan dan kepentingan masyarakat; Proporsionalitas dasar faktual pernyataan; Hubungan antara cara penyampaian dengan tujuan yang hendak dicapai; dan Penempatan perlindungan kehormatan individu dalam kepentingan hukum”, terang tim humas PN Raba Bima kepada Dandapala.
Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa terdakwa memang benar melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum akan tetapi terdapat alasan peniadaan pidana atas perbuatan itu karena perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
Baca Juga: Sidang Kasus Narkoba yang Menjerat Eks Kasat Narkoba Polres Bima Digelar Hari Ini
Majelis hakim juga menegaskan dalam menilai perbuatan terdakwa, kepentingan umum penting dipertimbangkan mengingat peredaran narkotika terutama di wilayah Bima dan Dompu sudah sangat meresahkan masyarakat.
Oleh karena terdapat alasan peniadaan pidana maka majelis hakim menjatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa. Atas putusan tersebut terdakwa dan penuntut umum belum menyatakan sikap mereka. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
