Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura. Pribadi menandakan sesuatu yang paling sempurna di seluruh alam, yakni individu yang bereksistensi secara mandiri dalam kodrat yang rasional (St. Thomas Aquinas)
HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap orang, yang tidak bisa dihilangkan. Hak ini dimiliki sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, atau negara. Konsep mendasar ini menekankan bahwa negara dan hukum tidak menciptakan hak asasi, namun bertugas mengakui, menjaga, serta memastikan hak tersebut terpenuhi untuk semua orang tanpa terkecuali.
Filsuf John Locke mendefinisikan HAM sebagai hak-hak alamiah (natural rights)—mencakup hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak milik—yang melekat sejak manusia lahir dan tidak dapat diserahkan kepada kekuasaan mana pun. Senada dengan itu, pakar hubungan internasional Jack Donelly menegaskan bahwa HAM merupakan hak moral tertinggi yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah manusia (the rights one has simply because one is a human being). Donnelly juga memperkenalkan universalitas relatif, yang artinya penerapannya tetap memperhatikan konteks hukum dan budaya masing-masing negara
Baca Juga: Kemadegan Regulasi Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Namun, mengapa pelanggaran HAM yang terjadi di dalam yurisdiksi suatu negara selalu memicu keprihatinan moral warga dunia lintas batas negara? Jawabannya berakar pada hakikat eksistensial manusia itu sendiri. Filsuf James B. Reichmann, S.J. dalam The Philosophy of Human Person membedah perbedaan mendasar antara manusia sebagai individu dengan keunikan karakter (personality) dan manusia sebagai pribadi bermartabat (personhood).
Reichmann menjelaskan bahwa manusia memiliki kesadaran diri ganda (dual self-consciousness), di mana kita tidak hanya menyadari aktivitas dan keunikan individual kita, tetapi juga menyadari diri kita sebagai subjek utama (ultimate subject) dari akal budi dan kehendak bebas yang melahirkan konsep "Aku" (the I). Dari kesadaran ini, kata "Aku" memiliki dua makna yang berbeda secara hakiki: I-of-personality dan I-of-personhood.
Personality adalah "kodrat kedua" (second nature) yang dibentuk dari kebiasaan, keterampilan, latar belakang budaya, dan pilihan bebas seseorang—sesuatu yang kita miliki (one has a personality) dan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Sebaliknya, personhood adalah realitas terdalam yang tetap dan tidak berubah mengenai siapa kita sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas—sesuatu yang melekat pada keberadaan kita (one is a person) dan dimiliki secara setara oleh seluruh umat manusia.
Reichmann memperingatkan bahwa apabila martabat manusia hanya diturunkan dari personality atau atribut lahiriahnya, maka hukum akan jatuh pada kesewenang-wenangan penguasa-—sebuah kekeliruan filosofis yang dalam sejarah pernah dipakai untuk membenarkan perbudakan hingga sistem kasta.
Reichmann menegaskan konsekuensi krusial dari
pembedaan tersebut bagi lahirnya HAM universal:
"Oleh karena pembedaan antara personhood dan personality inilah, kita dapat berbicara mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut (inalienable human rights)... Karena seseorang adalah pribadi (person) berdasarkan siapa dirinya dan bukan berdasarkan apa yang telah dilakukannya, dan karena hak-hak dasar ini bersumber dari personhood itu sendiri, maka penerapannya bersifat universal tanpa syarat."
Nilai moral personhood yang universal inilah yang melahirkan hak sekaligus kewajiban moral bagi warga dunia untuk peduli ketika martabat sesama manusia diinjak-injak. Walaupun Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB mengutamakan prinsip non-intervention untuk menghargai kedaulatan bangsa, esensi nilai moral personhood melampaui batas-batas administratif antarnegara, dan mendorong lahirnya mekanisme perlindungan global seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) serta doktrin Responsibility to Protect (R2P).
1. HAM di Tingkat Global: Tragedi Kemanusiaan dan Statuta Roma
Kesadaran moral warga dunia atas personhood mendapatkan ujian tragis oleh konflik internal (intra-state) pasca-Perang Dingin, terutama genosida di Rwanda pada 1994 yang menewaskan sekitar 800.000 warga suku Tutsi serta pembantaian 8.000 penduduk Muslim Bosnia di Srebrenica pada 1995. Dunia menyaksikan jutaan nyawa melayang akibat kelumpuhan Dewan Keamanan PBB (UN paralysis) yang saat itu masih tersandera oleh penafsiran kaku atas prinsip non-intervention dan kedaulatan negara.
Sebagai koreksi sejarah atas kegagalan tersebut, masyarakat internasional menyepakati pendirian ICC melalui Statuta Roma 1998. ICC dirancang untuk mengakhiri impunitas pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional (the most serious crimes of concern to the international community as a whole). Dalam hukum internasional, kejahatan luar biasa ini diposisikan sebagai hostis humanis generis (musuh bersama umat manusia) dan merupakan pelanggaran terhadap ius cogens—norma hukum memaksa yang bersifat mutlak dan mengikat semua negara tanpa kecuali.
Dalam menjalankan mandatnya, ICC bekerja berdasarkan prinsip komplementaritas (complementarity principle). Artinya, ICC bukanlah lembaga peradilan supranasional yang mengambil alih kedaulatan hukum suatu negara, melainkan bertindak sebagai pengadilan upaya terakhir (court of last resort). ICC baru dapat menggunakan yurisdiksinya apabila sistem peradilan nasional suatu negara terbukti tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan secara adil dan independen.
2. Responsibility to Protect (R2P): Dialektika Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan
Selain melahirkan ICC, tragedi Rwanda dan Bosnia memicu perdebatan tajam mengenai intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention), yakni intervensi militer untuk menyelamatkan korban bencana kemanusiaan buatan manusia di dalam suatu negara. Prof. Dr. Makarim Wibisono dalam kajiannya The Politics of Humanitarian Intervention (2020), memaparkan perdebatan global saat itu terbelah dua.
Di satu sisi, negara-negara Barat memandang perlindungan korban sipil dalam konflik domestik sebagai kewajiban moral yang membenarkan intervensi militer. Di sisi lain, Indonesia bersama negara-negara berkembang menentang konsep humanitarian intervention karena bertentangan dengan prinsip penghormatan kedaulatan negara, non-intervention (Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB), dan larangan penggunaan kekerasan.
Negara-negara berkembang mencurigai adanya kemunafikan politik (hypocrisy), superioritas moral (moral superiority), dan kekhawatiran bahwa doktrin tersebut akan menjadi "lisensi untuk mengintervensi" (a license to intervene) negara lain.
Kebuntuan ini mendorong Sekretaris Jenderal
PBB Kofi Annan melontarkan pertanyaan moral yang menggugah dalam Sidang Majelis
Umum PBB tahun 2001:
"Jika intervensi kemanusiaan memang merupakan serangan yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan, bagaimana seharusnya kita merespons tragedi seperti Rwanda dan Srebrenica—yakni pelanggaran HAM berat dan sistematis yang melukai setiap sendi kemanusiaan kita bersama?"
Merespons tantangan Kofi Annan, timbullah konsep Responsibility to Protect (R2P), yang kemudian diadopsi secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB pada 2005.
R2P menawarkan kompromi normatif yang
menggeser makna kedaulatan dari sekadar hak kekuasaan menjadi tanggungjawab melalui tiga pilar berjenjang:
- Pertama, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi
warganya sendiri dari kekejaman massal (genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis).
- Kedua, jika pemerintah suatu negara dirasa tidak cakap, maka
komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu memperkuat
kapabilitas negara itu.
- Ketiga, apabila pemerintah suatu negara tidak mau (unwilling) melindungi rakyatnya atau justru melakukan penekanan berlebihan terhadap warganya sendiri, maka masyarakat internasional berkewajiban turun tangan sebagai upaya terakhir (last resort) setelah memenuhi syarat ketat seperti niat yang benar (right intention), otoritas yang sah (right authority melalui DK PBB), alasan yang adil (just cause), dan cara yang proporsional (proportional means).
Negara negara berkembang akhirnya menerima R2P karena kedaulatan nasional tetap ditempatkan di garis depan, sementara campur tangan eksternal hanya berlaku sebagai jalan terakhir.
Prof. Makarim juga menyoroti bahwa implementasi intervensi militer atas nama kemanusiaan sering kali mengecewakan dan sarat akan motif campuran (mixed-motives) dari negara pengintervensi. Pengalaman di Irak, Afghanistan, hingga intervensi NATO di Libya (2011) menunjukkan bahwa alih-alih menghadirkan perdamaian, intervensi militer justru menyisakan perang saudara yang berkepanjangan dan penyalahgunaan justifikasi kemanusiaan (hypocritical abuse).
Sebagai jalan keluar yang lebih konstruktif, Antonia Bertschinger (2016) mengusulkan pendekatan alternatif. Menurut Bertschinger, perlindungan kemanusiaan sebaiknya diimplementasikan melalui Operasi pemeliharaan perdamaian PBB (UN Peace Operations) yang berpijak pada tiga prinsip utama: imparsialitas (impartiality), persetujuan dari pemerintah setempat/para pihak (the consent of parties), serta tidak menggunakan kekerasan bersenjata kecuali untuk membela diri (non-use of force).
Refleksi atas R2P dan kerentanan warga sipil dalam konflik internal ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia, terutama mencermati eskalasi kekerasan yang masih berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah Papua hingga saat ini. seringkali masyarakat sipil yang tak bersalahlah yang menanggung beban terberat. Penderitaan ini bervariasi, mulai dari jatuhnya korban jiwa hingga gelombang pengungsian warga dari kampung halaman mereka.
Situasi di Papua menunjukkan betapa krusialnya negara menjalankan pilar pertama R2P secara sungguh-sungguh: melindungi hak hidup dan personhood warga sipil secara proporsional. Jika fokus pada keamanan terlalu kuat dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, hal itu bisa menimbulkan rasa simpati kemanusiaan secara global. Simpati ini bisa datang dari negara-negara serumpun di kawasan yang sama, yang kemudian berujung pada tekanan diplomatik dan perhatian internasional. Akibatnya, citra Indonesia di panggung dunia bisa terpengaruh secara negatif.
3. Penegakan HAM di Indonesia dan Perjuangan Pengadilan Ad Hoc
Dalam lintasan sejarah hukum nasional, Indonesia pernah berada di persimpangan jalan terkait prinsip komplementaritas global pasca-jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Kerusuhan pasca-referendum mendorong Komisi Tinggi HAM PBB membentuk Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Timur (International Commission of Inquiry on East Timor/ICIET). Rekomendasi dari ICIET mengenai pembentukan tribunal pidana internasional kemudian diperkuat oleh Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 1264 tahun 1999, yang bertujuan agar pelaku segera dimintai pertanggungjawaban. Namun, Pemerintah Indonesia menolak gagasan pengadilan internasional tersebut dan lebih memilih prinsip national remedies, yaitu hak sekaligus kewajiban negara untuk menangani pelanggaran hukum melalui sistem peradilannya sendiri.
Guna menunjukkan kesungguhan komitmennya ini
dan memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional, sebagaimana diamanatkan
oleh Tap MPR No. XVII/MPR/1998, Indonesia pun secara bertahap membangun
infrastruktur hukum dan ketatanegaraan yang bersifat lunak (soft
infrastructure).
- Fondasi Konstitusi dan Kelembagaan. Perubahan Kedua UUD 1945
mengadopsi jaminan HAM secara komprehensif melalui Pasal 28A hingga 28J,
diperkuat oleh pengesahan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (yang memandatkan pembentukan Pengadilan
HAM dalam Pasal 104), penguatan mandat Komnas HAM, serta kehadiran Kementerian
HAM
- Lahirnya UU Pengadilan HAM. Presiden B.J. Habibie awalnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 1999 untuk merespons Resolusi DK PBB 1264, tetapi Perppu tersebut ditolak oleh DPR. Demi mencegah pejabat militer dan sipil Indonesia diseret ke pengadilan internasional sekaligus menjamin kepastian hukum, DPR bersama pemerintah akhirnya mengesahkan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU 26 tahun 2000 menghadirkan terobosan hukum acara yang sangat spesifik dibandingkan peradilan pidana umum (KUHAP). Undang-undang ini menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana individual (individual criminal responsibility) bagi setiap orang—baik sipil, militer, maupun kepolisian (Pasal 1 angka 4)—serta menegaskan tidak berlakunya ketentuan kedaluwarsa (non-applicability of statutory limitations) bagi pelanggaran HAM berat. Selain membagi kewenangan menjadi Pengadilan HAM Permanen (untuk peristiwa setelah UU disahkan) dan Pengadilan HAM Ad Hoc (yang memberlakukan asas retroaktif atas usul DPR dan Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 43), proses hukumnya dirancang ketat melalui mekanisme penyelidikan tunggal oleh KOMNAS HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung dengan tenggang waktu tertentu, hingga pemeriksaan oleh majelis hakim khusus, di bawah Mahkamah Agung.
Lingkup tempus, lokus dan kompetensi yang diatur oleh UU 26 tahun 2000, masih lebih sempit dan terbatas dibanding Statuta Roma dan R2P. Namun demikian, keberanian Pemerintah Presiden Habibie menerbitkan UU Pengadilan HAM telah merupakan indikator keseriusan merespon resolusi DK PBB 1264 tersebut.
Berikut secara ringkas hal-hal yang diatur
berbeda.
Subjek Perkara menurut Statuta Roma adalah Individu. Ini juga diadopsi oleh UU 26 tahun 2000. Namun menurut R2P yang menjadi subjek adalah Negara, yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi warga. Objek perkara menurut Statuta Roma dan R2P relatif sama, yaitu genosida termasuk ethnic cleansing (pembersihan etnis – ditekankan R2P), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan perang. Sementara kompetensi ruang lingkup yang diatur UU 26 tahun 2000 hanya genosida dan kejahatan kemanusiaan. Undang-undang 26 tahun 2000 tidak mengenal kedaluwarsa kejahatan kapan dilakukan. Namun, pemeriksaan di pengadilan HAM/ Ad hoc harus berdasarkan usulan DPR dan kemudian diterbitkan Keppresnya.
Pekerjaan Rumah Menuntaskan Utang Konstitusional
Esensi sejati dari Pengadilan HAM bukan semata-mata menghukum pelaku (retributive justice), melainkan memulihkan martabat (personhood) para korban, mengungkap kebenaran sejarah, serta memutus rantai impunitas agar tragedi serupa tidak terulang.
Negara kita, secara resmi telah mengakui terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu—mulai dari Peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius (1982–1985), Peristiwa Talangsari (1989), Tragedi Trisakti dan Semanggi I–II (1998–1999), hingga berbagai peristiwa di Aceh dan Papua. Namun, pengakuan politik dan pemulihan non-yudisial saja belum cukup untuk melunasi utang konstitusional kepada para korban dan keluarganya.
Keberanian politik untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan, disertai kesiapan Hakim Ad Hoc HAM di lingkungan Mahkamah Agung, merupakan kunci pembuka untuk penuntasannya. Harga diri sebuah bangsa di kancah peradaban dunia tidak hanya dinilai dari seberapa kuat ia menolak campur tangan pihak luar, melainkan dari seberapa kokoh sistem peradilannya dalam menegakkan keadilan, memulihkan martabat, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. (wes/ldr)
Terima kasih, Jakarta 10 November 2026
Roki Panjaitan, Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampe L. Purba, Peneliti Senior pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis. Saat ini menggeluti Studi Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Kedua Penulis adalah Alumni PPRA XLIX Lemhannas RI 2013
Bahan Referensi
Bertschinger, Antonia. Humanitarian
Intervention: An Inviable Concept? London: Department of War Studies,
King's College London, 2016.
Donnelly, Jack. Universal Human Rights in
Theory and Practice. Edisi ke-3. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
Panjaitan, Roki. "Hukum Acara Pengadilan
Hak Asasi Manusia." Materi presentasi pada Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) Angkatan XVII, PERADI bekerja sama dengan Binus University,
Jakarta, 16 Oktober 2026.
Reichmann, James B., S.J. Philosophy of the
Human Person. Chicago: Loyola University Press, 1985.
Wibisono, Makarim. "The Politics of
Humanitarian Intervention." Materi kuliah pada Program Doktoral
Universitas Pertahanan (UNHAN), Jakarta, 2020.
Baca Juga: Jalan Tengah: Solusi Alternatif Penyelesaian dalam Pelanggaran HAM Berat
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
