Cari Berita

Dilema Hakim Gunakan Yurisprudensi: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan

Dr. Saut Erwin Hartono, S.H., M.H. - Hakim PN Semarang - Dandapala Contributor
2026-11-18 12:00:59
Dok. Ist.

Pada dasarnya, ilmu hukum lahir dari pemahaman bahwa hukum berkembang mengikuti fakta-fakta sosial yang dinamis, terus bergerak dan berubah sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan manusia. Sering kali respons hukum tidak mampu mengatasi dan menjawab kebutuhan masyarakat, bahkan tidak jarang justru melahirkan konflik baru. Keberadaan hukum berikut fungsinya senantiasa diuji melalui realitas hubungan antara subjek hukum dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu fungsi hukum untuk menciptakan kedamaian dan mewujudkan kepastian hukum menuntut tersedianya sumber-sumber hukum yang mampu menjawab berbagai problematika yang muncul di masyarakat.

Pesatnya perkembangan kehidupan manusia menghadirkan kebutuhan untuk menghidupkan kembali roh sumber hukum yang lahir dari norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi. Dalam konteks ini, yurisprudensi tidak sekadar menjadi dokumentasi putusan hakim terdahulu, melainkan instrumen penemuan hukum (rechtsvinding) sekaligus sarana menjembatani kesenjangan antara law in books (das sollen) dan law in action (das sein).

Indonesia memang tidak menganut asas preseden secara mutlak sebagaimana dikenal dalam sistem hukum common law. Sebagai negara yang secara tradisional menganut sistem civil law, peraturan perundang-undangan tetap menjadi sumber hukum utama. Namun, bukan berarti putusan hakim terdahulu kehilangan relevansinya. Yurisprudensi telah berkembang menjadi salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan persuasif dan mengikat secara relatif, terutama ketika kaidah hukumnya telah diikuti secara konsisten dalam perkara-perkara sejenis.

Baca Juga: Jalan Keadilan Itu Bernama Harmonisasi Yurisprudensi dan SEMA Perdata

Persoalan justru muncul ketika hakim berhadapan dengan dua atau lebih yurisprudensi yang memberikan arah penyelesaian berbeda terhadap persoalan hukum yang relatif sama. Dalam situasi demikian, hakim tidak hanya dituntut memahami kaidah hukum, tetapi juga harus menentukan apakah kaidah tersebut masih relevan untuk diterapkan terhadap fakta konkret yang sedang diperiksa.

Dilema tersebut dapat dilihat secara nyata dalam perkara hak asuh anak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, berkembang kaidah hukum bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogianya diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak, yaitu ibu. Kaidah serupa ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menempatkan ibu kandung sebagai pihak yang diutamakan untuk memelihara anak-anak yang masih kecil, dengan pengecualian apabila terbukti ibu tersebut tidak layak menjalankan pengasuhan.

Namun, arah pemikiran tersebut tidak berlaku secara absolut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 diatas juga menghadirkan perspektif berbeda melalui pendekatan tafsir a contrario yang mana disebutkan pula sifat eksepsionalnya “… dengan pengecualian apabila terbukti ibu tersebut tidak layak menjalankan pengasuhan” maka dimaknai pengasuhan dapat dijatuhkan kepada ayahnya.

Dua arah putusan tersebut memperlihatkan bahwa yurisprudensi dapat menghadirkan kaidah hukum yang seolah-olah saling berhadapan. Apabila hakim hanya berpegang secara mekanis pada satu putusan, terdapat risiko mengabaikan karakteristik perkara yang sedang diadili. Sebaliknya, apabila hakim terlalu mudah mengesampingkan putusan terdahulu, keseragaman penerapan hukum dan kepastian hukum dapat terancam. Di sinilah letak dilema sekaligus tanggung jawab intelektual seorang hakim. Yurisprudensi seharusnya menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi dan kesatuan hukum, tetapi penerapannya tidak boleh menghilangkan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diperintahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban tersebut harus dibaca bersama Pasal 10 ayat (1) undang-undang yang sama, yang melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Dengan demikian, pertanyaan yang semestinya diajukan hakim bukan sekadar apakah terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan, melainkan apakah kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut masih relevan, sesuai, dan mampu memberikan penyelesaian yang adil terhadap perkara konkret.

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesamaan karakteristik fakta hukum (material facts). Yurisprudensi tidak semestinya diterapkan hanya karena memiliki kesamaan isu hukum, tetapi harus ditelusuri apakah fakta-fakta material yang melatarbelakangi lahirnya kaidah hukum tersebut benar-benar sebanding dengan perkara yang sedang diperiksa. Kedua, relevansi normatif dan perkembangan hukum. Hakim perlu menguji apakah yurisprudensi tersebut masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, perkembangan doktrin, kebijakan hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, keadilan substantif. Penerapan yurisprudensi harus tetap menghasilkan putusan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara hak asuh anak, misalnya, hakim tidak cukup hanya mengutip yurisprudensi yang mengutamakan ibu atau yang memberikan pengasuhan kepada ayah. Hakim harus menggali kondisi aktual anak, kedekatan emosional, pola pengasuhan selama ini, kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak, serta jaminan keberlanjutan pendidikan dan perlindungannya. Kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) harus ditempatkan sebagai orientasi utama, bukan kemenangan salah satu orang tua.

Oleh karena itu, penggunaan yurisprudensi idealnya dilakukan melalui tiga pendekatan diantaranya mengikuti (following) apabila kaidah dan fakta materialnya masih relevan, kemudian membedakan (distinguishing) apabila terdapat perbedaan fakta material yang secara hukum signifikan dan menyimpangi (departing) apabila kaidah terdahulu tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum atau menghasilkan ketidakadilan. Penyimpangan demikian tentu harus disertai argumentasi hukum yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Kepastian Hukum dan Arsitektur Pengawasan Peradilan

Pada akhirnya, yurisprudensi bukanlah belenggu yang membatasi kebebasan hakim, tetapi juga bukan instrumen yang dapat digunakan atau ditinggalkan sesuka hati. Ia merupakan kompas yang membantu hakim menjaga konsistensi arah penegakan hukum. Namun, sebagaimana kompas harus dibaca dengan mempertimbangkan kondisi perjalanan, yurisprudensi pun harus dipahami dengan memperhatikan perkembangan zaman dan karakteristik perkara.

Hakim yang baik bukanlah hakim yang sekadar mengulang putusan terdahulu, melainkan hakim yang mampu memahami alasan lahirnya suatu kaidah hukum, menguji relevansinya, dan menerapkannya secara tepat untuk menghadirkan keadilan. Sebab, kepastian hukum memang membutuhkan konsistensi, tetapi keadilan tidak selalu lahir dari keseragaman. Hukum yang hidup bukan hukum yang berhenti pada putusan masa lalu, melainkan hukum yang terus menemukan maknanya melalui putusan-putusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (al/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…