Jakarta – Perlindungan konsumen aset kripto tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan otoritas, tetapi juga memerlukan kehati-hatian investor dan penguatan sistem pengawasan terhadap pelaku usaha bermasalah. Hal tersebut menjadi perhatian dalam sesi penutup Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Badilum Episode 19 bertema Penanganan Perkara Aset Kripto, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara daring pada Senin (9/11).
Kegiatan tersebut menghadirkan Iwan Budiman, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Dr. Edmon Makarim, Ahli Hukum Telematika Universitas Indonesia.
Dalam pernyataan penutupnya, Iwan menegaskan bahwa OJK menaruh perhatian pada dua aspek utama dalam kegiatan aset kripto, yakni perlindungan konsumen dan pencegahan pemanfaatan aset kripto untuk tindak pidana pencucian uang. Kedua aspek tersebut juga menjadi perhatian dalam kesepakatan internasional, dengan mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara.
Baca Juga: Eksekusi Crypto Wallet untuk Mengakses Mata Uang Kripto
Meski demikian, menurut Iwan perlindungan konsumen tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada otoritas pengawas. Konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk memahami karakteristik dan risiko aset kripto sebelum mengambil keputusan investasi.
"Kami selalu mengingatkan konsumen untuk melakukan riset sendiri (do your own research) sebelum berinvestasi aset kripto. Jangan sampai keputusan investasi hanya didorong oleh fenomena fear of missing out (FOMO) tanpa pemahaman dan riset yang memadai," pesan Iwan.
Iwan juga mengapresiasi forum Perisai Badilum yang tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga memberikan masukan dari para hakim mengenai persoalan pembuktian dan penyitaan aset kripto.
Ia berharap dialog antara regulator dan aparat peradilan terus diperkuat sehingga penanganan perkara aset kripto semakin baik serta menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan.
Sementara itu, Edmon Makarim menyoroti pentingnya penguatan sistem pelaporan dan pengawasan terhadap pelaku usaha digital yang merugikan konsumen. Ia mendorong OJK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk lebih proaktif mengembangkan mekanisme pengawasan, termasuk pemanfaatan daftar prioritas pengawasan (priority watch list) dan daftar hitam (blacklist).
Menurut Edmon, sistem tersebut diperlukan agar pelaku usaha bermasalah dapat teridentifikasi sehingga masyarakat tidak terus mengalami kerugian akibat praktik usaha yang sama.
"Perlu ada sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih baik, termasuk daftar prioritas pengawasan dan daftar hitam bagi pelaku usaha bermasalah, agar kerugian konsumen tidak terus berulang," ujarnya.
Gagasan tersebut berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 18 mengatur mekanisme pelaporan kerugian konsumen dan daftar prioritas pengawasan oleh Menteri, sedangkan Pasal 80 mengatur daftar prioritas pengawasan dan daftar hitam sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu.
Baca Juga: Hambatan Eksekusi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud di Era Digital
Selain perlindungan konsumen, Edmon mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap tindakan penyitaan dalam penanganan perkara aset kripto.
“Meskipun hakim bukan pihak yang melaksanakan penyitaan, hakim perlu memahami proses pengamanan aset digital untuk memastikan tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan”, tegasnya. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
