Penyadapan Ditinjau dari Berbagai Regulasi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) belum mengatur penyadapan secara komprehensif sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana. Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP lama lebih berfokus pada tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026, pengaturan tersebut mengalami perubahan mendasar. Pasal 89 UU Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas memasukkan penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa, bersama dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bepergian ke luar wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, pengaturan Pasal 136 KUHAP baru belum menentukan secara terperinci mekanisme perizinan, termasuk keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin penyadapan kecuali di dalam regulasi sektoral. Ketentuan KUHAP tersebut justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang mengenai penyadapan. Oleh karena itu, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin penyadapan tidak dapat dianggap sebagai kewenangan yang berlaku secara umum untuk seluruh tindakan penyadapan, melainkan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang sektoral yang mengatur kewenangan dan tata cara penyadapan masing-masing aparat penegak hukum.

Baca Juga: Wamenkum Jawab Isu Krusial KUHAP Baru, dari Penyadapan hingga Pengakuan Bersalah

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, tindak pidana yang terjadi semakin kompleks dan beragam. Hal ini memengaruhi mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, salah satunya penggunaan sarana penyadapan untuk mengungkap suatu tindak pidana atau kejahatan.

Pengaturan tentang penyadapan di Indonesia masih sangat beragam menurut aturan masing-masing tindak pidana. Saat ini setidaknya ada 19 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyadapan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri dan aturan pelaksanaan lainnya:

1. UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001);
3. UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
9. UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
10. UU RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
11. UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
12. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. UU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi untuk Pertahanan dan Keamanan Negara;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Penyadapan;

Banyaknya regulasi sektoral yang mengatur penyadapan tersebut mnimbulkan satu pertanyaan penting, apa akibat hukumnya apabila pengaturan penyadapan di Indonesia tersebar di berbagai aturan perundang-undangan?

Pembahasan

Beragamnya aturan yang mengatur penyadapan di Indonesia menimbulkan permasalahan aturan tumpang tindih (overlapping) yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 (Perubahan Kedua atas UU KPK No. 30 Tahun 2002), penyadapan didefinisikan sebagai:

"Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel (seperti pancaran elektromagnetik atau frekuensi radio), maupun alat elektronik lainnya."

Keberagaman pengaturan penyadapan menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaannya di antara aparat penegak hukum, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan persamaan di depan hukum? Dampak lain dari kondisi ini meliputi:

• Multiotoritas perizinan: Otoritas yang memberikan izin penyadapan tersebar dan berbeda-beda sesuai kebutuhan lembaga yang berwenang.
• Pengawasan belum jelas: Mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan belum terintegrasi secara nasional.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 (bukan 2 Februari 2011), yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap rights of privacy (hak atas privasi) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Meskipun hak atas privasi termasuk hak yang dapat dibatasi (derogable rights), pembatasannya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah konstitusi juga menekankan perlunya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur pemberian izin, batas kewenangan, pihak yang berwenang melakukan penyadapan, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Kehendak konstitusional tersebut sejalan dengan arah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2), yang mengakui penyadapan sebagai tindakan yang dapat dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan, tetapi sekaligus menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan kepada undang-undang tersendiri.

Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk KUHAP menyadari penyadapan tidak cukup hanya didasarkan pada pemberian kewenangan kepada penyidik, melainkan harus disertai kerangka hukum yang mengatur persyaratan, prosedur, batas waktu, penggunaan hasil penyadapan, serta mekanisme pengawasan dan pemberian izin.

Dalam konteks ini, keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri sebagai otoritas pemberi izin penyadapan merupakan salah satu bentuk kontrol yudisial yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang khusus tersebut, sehingga tindakan penyadapan tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, tetapi tetap berada dalam koridor perlindungan hak konstitusional warga negara.

Secara internasional, konsepsi penyadapan ideal diatur dalam Convention on Cybercrime. Konvensi tersebut memberikan batasan tegas agar penyadapan tetap menjaga iklim demokratis dan menghormati HAM:

• Penyadapan hanya dilakukan oleh lembaga resmi negara yang memiliki otoritas sesuai regulasi nasional dan internasional.
• Memiliki jangka waktu pelaksanaan yang pasti.
• Ada pembatasan mengenai pihak yang berhak mengakses data hasil penyadapan.
• Memiliki forensik digital^? yang teruji agar alat bukti dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Tindakan penyadapan secara sewenang-wenang merupakan perbuatan ilegal. Hasil dari penyadapan ilegal tidak memiliki nilai pembuktian (admissibility of evidence) dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan hukum.

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang efektif untuk mengungkap kejahatan sistematis, terutama dalam operasi tangkap tangan? Penyadapan adalah bagian dari tindakan pro justitia yang pada dasarnya membatasi HAM. Oleh karena itu, penyadapan tidak boleh hanya dilihat dari aspek hukum pidana dalam pembuktian, tetapi juga harus memperhatikan penghormatan terhadap HAM.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Penutup

Perlunya pembentukan undang-undang khusus tentang penyadapan yang komprehensif dan terintegrasi. Sampai saat ini, pengaturan penyadapan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang memiliki ruang lingkup, prosedur, kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakseragaman pelaksanaan, serta ketidakpastian hukum.

Meskipun UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah mengakui penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa melalui Pasal 89 dan mengatur kewenangan penyidik dalam Pasal 136, pengaturan tersebut belum menjawab seluruh aspek teknis dan mekanisme pengendalian penyadapan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur secara menyeluruh mengenai lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan, persyaratan dan prosedur perizinan, jangka waktu, pengelolaan serta penggunaan hasil penyadapan, dan mekanisme pengawasan. Pembentukan badan atau otoritas pengawasan penyadapan secara nasional juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan adanya koordinasi, standardisasi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyadapan tanpa mengurangi kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.

Perizinan penyadapan harus ditempatkan dalam kerangka kontrol yudisial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penyadapan merupakan tindakan pro justitia yang memiliki daya intrusi tinggi terhadap hak privasi seseorang. Oleh karena itu, kewenangan penyadapan tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebutuhan subjektif aparat penegak hukum, tetapi harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), proporsionalitas (proportionality), dan akuntabilitas. Dalam hal ini, keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri, sebagai pemberi izin penyadapan merupakan mekanisme kontrol yudisial yang patut diakomodasi dalam undang-undang khusus penyadapan.

Mekanisme tersebut perlu disertai persyaratan permohonan yang terukur, batas waktu pemberian izin, pembatasan akses terhadap hasil penyadapan, kewajiban pencatatan dan audit, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang jelas antara aparat yang mengajukan dan melaksanakan penyadapan dengan otoritas independen yang memberikan persetujuan. Pengaturan ini penting agar efektivitas penyidikan dan pemberantasan tindak pidana tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Kepastian hukum atas penyadapan harus mencakup keabsahan proses dan hasilnya sebagai alat bukti di persidangan. Pengaturan penyadapan tidak cukup hanya menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana izin diberikan, tetapi juga harus menjamin integritas, keaslian, keutuhan, serta keterlacakan hasil penyadapan melalui prosedur forensik digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang khusus perlu mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan, tanpa memenuhi persyaratan perizinan, atau dengan melanggar prosedur yang ditentukan undang-undang, termasuk kedudukan dan dapat atau tidaknya hasil penyadapan tersebut digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Hal ini penting untuk mencegah agar tujuan pengungkapan tindak pidana tidak justru dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, penyadapan harus ditempatkan sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif, tetapi bukan sebagai kewenangan tanpa batas. Keberhasilan pemberantasan kejahatan tidak hanya diukur dari kemampuan aparat mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Oleh karena itu, pengaturan penyadapan yang terintegrasi dengan menempatkan izin hakim sebagai salah satu instrumen kontrol yudisial merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. (ldr/seg)

Baca Juga: Doktrin Buah dari Pohon Beracun di KUHAP 2025: Eksklusi Bukti & Tantangan Pembuktian Digital

Referensi

1. Hamzah, Andi. (2008). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru. Semarang: Kencana Prenada Media Group.
3. Lamintang, P.A.F. (2010). Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
5. Santoso, Topo. (2022). Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers.
6. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Sinar Grafika.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI