Jakarta – Kabar baik bagi hakim dan tenaga teknis di lingkungan peradilan umum yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI kembali membuka kesempatan peningkatan kualifikasi akademik melalui kerja sama pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad).
Informasi tersebut disampaikan melalui surat Ditjen Badilum Nomor 2760/DJU/KP3.3.1/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 tentang Pemberitahuan Kerjasama Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Badilum dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum bagi Aparatur Peradilan Umum, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor 1871/DJU/HM2.1.4/VII/2026 dan Nomor 1419/UN6.A/HK.07.00/2026-PKS.
Melalui pemberitahuan tersebut, Ditjen Badilum memberikan kesempatan kepada hakim dan tenaga teknis peradilan umum yang berminat meningkatkan kompetensi akademiknya untuk mengikuti pendaftaran Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
Bagi hakim dan tenaga teknis yang berminat, pendaftaran dibuka dengan batas waktu paling lambat tanggal 11 Januari 2027.
Adapun informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) di https://smup.unpad.ac.id.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, calon peserta juga dapat menghubungi narahubung Program Doktor Ilmu Hukum, yakni:
- Dr. Holynes Singadimedja, S.H., M.H. (0853-2089-7233).
- Egi Oktaviani, S.IP. (0812-2146-566).
Kerja sama pendidikan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pengembangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum.
Kesempatan menempuh pendidikan doktoral diharapkan tidak hanya meningkatkan kualifikasi akademik hakim dan tenaga teknis, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis, penguasaan teori hukum, serta kapasitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan dunia peradilan.
Di tengah perkembangan hukum dan semakin kompleksnya perkara yang ditangani pengadilan, peningkatan kompetensi akademik menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Baca Juga: Urgensi Remunerasi Berbasis Kinerja Bagi Hakim dan Tenaga Teknis Peradilan
Melalui kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi ini, diharapkan semakin banyak hakim dan tenaga teknis yang dapat mengembangkan kapasitas keilmuannya sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas peradilan Indonesia.
Bagi Sobat Dandapala yang berminat, jangan sampai melewatkan kesempatan ini! (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
