Megamendung, Kabupaten Bogor - Penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvensy) menjadi salah satu bentuk dukungan Mahkamah Agung dalam kemudahan berbisnis di Indonesia. Hal itu terungkap dalam pembukaan Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia pada Senin (29/06/2026).
“Peserta pelatihan hakim niaga bidang kepailitan dan PKPU harus dapat menjawab tantangan itu,” kata Dr. H. Syamsul Arief, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung RI, dalam pembukaan yang berlangsung di Pusdiklat Mahkamah Agung RI itu.
Pelatihan diikuti 80 hakim dari seluruh Indonesia untuk mempersiapkan bekal apabila diangkat menjadi hakim di Pengadilan Niaga. “Hanya ada 5 Pengadilan Negeri, jika lulus jangan hanya dapat sertifikat tetapi dapat menangani perkara niaga dan kepailitan dengan baik,’ tantangnya yang disambut tepuk tangan meriah peserta.
Baca Juga: Urgensi Pengalihan Kewenangan Perkara Rahasia Dagang dari PN ke Pengadilan Niaga
Kemudahan Berusaha (EoDB / Ease of Doing Business) adalah indikator dari Bank Dunia yang mengukur regulasi dan efisiensi iklim bisnis. Selain melalui penyelesaian kepailitan, dukungan Mahkamah Agung juga diwujudkan dalam Indikator Penegakan Kontrak (Enforcing Contracts).
Baca Juga: Pertentangan Putusan Sebagai Alasan Peninjauan Kembali
“Digitalisasi peradilan dan peningkatan daya saing komersial, harus didukung sumber daya manusia, terutama hakim yang paham betul soal insolvensy,” jelas Syamsul Arief melanjutkan.
Pada penutup sambutan, Doktor lulusan Universitas Islam Nusantara mengingatkan peserta untuk meluruskan niat. “Niatkan semua untuk kebaikan lembaga, cadas,” ujarnya. Dan peserta serentak menjawab, cerdas berintegritas!. (seg/al/zm)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
