video | Berita | 2025-05-21 16:40:39

Depok- Hakim agung Dr Abdul Manaf wafat di usia 67 tahun subuh ini. Untuk menghormati kepergiannya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto melayat ke rumah duka.Berdasarkan informasi yang dihimpun DANDAPALA, Rabu (21/5/2025), Prof Sunarto datang ke rumah duka sekitar pukul 08.00 WIB. Rumah duka itu berada di Jalan Saal, Bojongsari, Depok, Jawa Barat.Telah melayat juga di rumah duka Ketua Kamar Agama MA, Ketua Kamar TUN dan Dirjen Badilag. Serta sejumlah hakim agung lainnya. Ketua MA dan para pejabat MA tampak mendoakan kepergian Dr Abdul Manaf dari dekat dan memberikan penghormatan terakhir. (asp)

video | Berita | 2025-05-09 18:40:32

Jakarta- Rapat Pimpinan Mahkamah Agung (Rapim MA) Kembali digelar untuk melakukan rotasi pimpinan/hakim lewat Tim Promosi dan Mutasi. Sejumlah nama digeser untuk menduduki pos baru.“Hari ini telah dilakukan Rapat Pimpinan MA untuk mengisi jabatan pimpinan tingkat banding di lingkungan peradilan umum karena pejabatnya purna bakti,” kata Ketua MA Prof Sunarto dalam video pendek yang didapat DANDAPALA, Jumat (9/5/2025).Rapim MA tersebut digelar siang ini dihadiri oleh seluruh pimpinan MA. Serta pejabat dari Dirjen Badilum MA. Lalu apa tujuan lainnya?“Selain itu juga rangka dalam penyegaran personal,” ungkap Prof Sunarto.

video | Berita | 2025-05-05 13:00:24

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali menggelar program unggulan Perisai Badilum, yakni pertemuan rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini digelar secara hybrid, menggabungkan pertemuan langsung di kantor Badan Peradilan Umum serta daring melalui platform Zoom, dan diikuti oleh jajaran pimpinan dan aparatur dari 416 satuan kerja peradilan umum se-Indonesia. Dalam episode ke-6 yang digelar kali ini, tema yang diangkat adalah "Pemaafan Hakim dalam Era Baru Hukum Pidana". Dua narasumber hadir sebagai pemantik diskusi, yakni Profesor Doktor Pujiyono dari Universitas Diponegoro, serta Doktor Fachrizal Affandi dari Universitas Brawijaya yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Indonesia. Diselenggarakan secara rutin, Perisai Badilum bertujuan untuk mendorong budaya diskusi yang konstruktif demi meningkatkan pelayanan di lembaga peradilan. Melalui Perisai Badilum, Badan Peradilan Umum berharap munculnya pemahaman bersama dan praktik peradilan yang lebih baik di masa depan. Baca Juga Sosialisasi Isbat Nikah di Serdang Bedagai Buntut 160 Ribu Pernikahan Belum Tercatat - MA NEWS di 

video | Berita | 2025-05-01 14:00:58

Vidio lengkap Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Badan Peradilan Umum Eps. 5 tema KUHP Nasional menghadirkan narasumber kompeten Prof. Edward Omar Syarif Hiariej dan Prof. Topo Santoso sudah ada di Youtube Ditjen Badilum.  Silahkan Bpk / Ibu  menyebarkannya dan melihatnya kembali.

video | Berita | 2025-04-22 22:00:35

Jakarta- Pimpinan Mahkamah Agung (MA) merombak puluhan hakim yang berdinas di Jakarta. Mereka dimutasi ke berbagai daerah. Jakarta kini diisi hakim-hakim baru yang lebih fresh dan muda.“Pada hari Selasa, 22 April 2025, tepatnya jam 20.00 WIB Rapat Pimpinan MA telah selesai. Saya berharap promosi dan mutasi ini yang merupakan penyegaran dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan aparatur pengadian untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Ketua MA Prof Sunarto dalam video pendek yang didapat DANDAPALA, Selasa (22/4/2025).Berikut video lengkapnya:

video | Berita | 2025-01-13 13:25:19

Jakarta- Jabatan hakim kerap membuat orang berperkara berusaha mendekati dengan tujuan agar kasusnya dimenangkan. Minimal tanam budi untuk keperluan di kemudian hari. Caranya beragam. Dari gratifikasi barang hingga traktiran makan.“Pengalaman saya pribadi ketika saya bertugas di Sulawesi Tenggara (Sultra),” kata hakim Solihin Niar Ramadhan dalam bincang PODIUM yang dikutip DANDAPALA, Senin (13/1/2025).Saat itu Solihin sedang makan siang. Setelah selesai makan, ia segera menuju ke kasir. Betapa terkejutnya karena sudah ada orang yang membayar seluruh makanannya. “Saat itu saya sedang menangani perkara besar terkait tambang,” tutur Solihin.Karena khawatir melanggar kode etik, Solihin lalu meminta identitas lengkap ke kasir siapa yang membayar makanannya. Namun, si kasir mengakui tidak mencatatnya dan yang mentraktir sepihak itu sudah tidak ada di lokasi. Akhirnya Solihin mencatat besaran biaya makannya lalu melaporkan ke KPK. Jumlah harga makanan yang harus ia bayar lalu disetor ke KPK/negara.“Saya pikir saya lebih baik setor saja ke negara,” kisah Solihin yang kini berdinas di PN Majalengka.Selain itu, Solihin juga pernah melaporkan ke KPK terkait pemberian uang cash dari pihak tertentu dengan alasan Tunjangan Hari Raya (THR). Sebagai informasi, total inisiatif pelaporan gratifikasi sepanjang 2024 telah dilakukan oleh 102 aparat pengadilan. Dari Kepala Badan Pengawasan hingga staf pengadilan.Nah, bagaimana kisah Solihin selanjutnya? Dan bagaimana cara melaporkan pemberian gratifikasi ke KPK?Simak di video podcast PODIUM yang diproduksi Dirjen Badilum dengan link YouTube di diatas 

video | Berita | 2024-12-31 14:35:58

video | Berita | 2024-12-31 14:05:57

video | Pembinaan | 2024-12-15 18:50:41

Memahami Hakekat Untuk Pengadilan Yang Bermartabat, tema yang akan diangakat dalam Podium episode ke 48 kali ini. Hakim sebagai sebuah profesi, terikat kode etik dan pedoman perilaku. Landasan etik tidak saja menjadi pondasi tetapi juga hakikat keberadaan kewenangan memberikan keadilan. Tanpanya, jangan harap muncul wibawa. Penerapan landasan etika tidak semata dalam pelaksanaan tugas, juga dalam keseharian kehidupannya. Pun demikian untuk supporting unit, kepaniteraan dan kesekretariatan, semua harus menjunjung tinggi etika. Untuk apa? Tentu untuk Pengadilan Bermartabat yang menjadi cita kita semua. Mau lebih dalam memahaminya? Simak Podcast Badilum (PODIUM) bersama YM Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pengawasan MA-RI. Dengan dipandu host kita Dr. H. Boedi Haryantho, S.H., M.H., rasanya terlalu sayang jika dilewatkan episode ini.

video | Berita | 2024-12-15 18:50:25

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menghimbau kepada para pimpinan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan 5 hal, yaitu: 1. Meniatkan pekerjaan yang kita lakukan, selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa 2. Menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung 3. Memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional 4. Menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan 5 Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung