Jakarta. Rencana aksi mogok sidang yang digagas Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia sebagai bentuk protes atas ketimpangan kesejahteraan hakim ad hoc mulai terjadi. Salah satu aksi tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis (8/1), ketika seorang hakim ad hoc tindak pidana korupsi memilih keluar dari ruang sidang sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan.
Terhadap tindakan walk out tersebut, Mahkamah Agung melalui juru bicara sekaligus ketua kamar pengawasan, Prof. Yanto, dalam konferensi pers pada Kamis (8/1) menyampaikan bahwa tindakan tersebut dinilai telah mengganggu pelayanan terhadap pencari keadilan serta tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas hakim.
"Ketua Mahkamah Agung selanjutnya memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membentuk tim guna melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lanjuta Prof. Yanto.
Disamping itu, Prof. Yanto juga menyampaikan agar penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara damai dan tidak mengganggu jalannya pelayanan publik.
Baca Juga: Panitera Pengganti PN Semarang Kiki Dilantik Jadi Hakim Ad Hoc Tipikor
Kronologis Awal.
Hakim ad hoc tipikor PN Samarinda, Mahpudin, melakukan aksi walk out saat sidang tengah berlangsung. Berdasarkan rekaman video yang beredar, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut terdiri atas tiga orang, yakni dua hakim karier dan satu hakim ad hoc. Mahpudin merupakan anggota majelis dengan status hakim ad hoc.
Dalam pernyataannya di persidangan, Mahpudin menyampaikan bahwa tindakannya merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama hakim ad hoc di seluruh Indonesia. Ia merujuk pada imbauan Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia yang menyerukan aksi mogok sidang secara nasional pada 12 hingga 21 Januari 2026.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
