Trenggalek, Jatim - Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan reguler, serta asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh di Pengadilan Negeri Trenggalek pada 21 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pembinaan terkait kode etik hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas pelayanan peradilan.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menegaskan bahwa seluruh aparatur peradilan harus menjaga marwah lembaga peradilan melalui perilaku yang berintegritas dan profesional.
Baca Juga: PN Trenggalek Gelar Public Campaign dan Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan
“Kode etik hakim harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas peradilan. Begitu pula kepaniteraan dan kesekretariatan harus bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam pembinaan tersebut juga diingatkan kembali pidato Ketua Mahkamah Agung pada peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia ke-73 tahun 2026 dengan tema “Hakim Terpercaya, Rakyat Sejahtera”.
“Tema tersebut mengandung makna bahwa hakim harus menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, dan menghadirkan putusan yang berkualitas demi mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” jelasnya.
Selain itu, pembinaan turut membahas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan peradilan. Dijelaskan bahwa tujuan SPIP meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“SPIP bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen pengawasan internal agar tata kelola pemerintahan berjalan secara baik dan akuntabel,” katanya.
Dalam aspek manajemen organisasi, pendekatan SMART dan ISO juga menjadi perhatian dalam pembinaan tersebut. Pendekatan SMART digunakan untuk memastikan target kerja bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas, sedangkan ISO diterapkan untuk meningkatkan standar pelayanan dan kualitas tata kelola organisasi.
“Pendekatan SMART dan ISO penting diterapkan untuk membangun budaya kerja yang efektif, modern, dan berorientasi pada kualitas pelayanan,” ungkapnya.
Baca Juga: Cek Efektivitas Pemidanaan, PN Trenggalek Lakukan Wasmat
Di akhir pembinaan, ditegaskan kembali bahwa misi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada dasarnya mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.
“Seluruh aparatur pengadilan harus mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung melalui pelayanan yang transparan, profesional, dan berintegritas,” pungkasnya. (mnj/zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
