Cari Berita

MA Hadirkan Mobil Layanan Peradilan, Dekatkan Akses Keadilan kepada Masyarakat

Aditya Yudi - Dandapala Contributor
2026-11-10 14:35:59
Dok. Ist

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana pelayanan yang lebih mudah dijangkau. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pengadaan dan penggunaan Kendaraan Fungsional Layanan Publik atau yang dikenal dengan Mobil Layanan Peradilan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14723/SEK/SK.PL.2/XI/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pengelolaan, dan Penggunaan Kendaraan Fungsional Layanan Publik di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, tersebut menjadi pedoman bagi satuan kerja pengadilan dalam pengadaan, pengelolaan, serta penggunaan kendaraan fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan peradilan.

Baca Juga: Terdakwa Serahkan Mobil Jaminan Fidusia, PN Prabumulih Vonis Pidana Percobaan

Melalui kebijakan ini, Mobil Layanan Peradilan diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan di luar gedung pengadilan, antara lain sidang di luar gedung, pemeriksaan setempat, pelaksanaan sita, eksekusi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) keliling, pengawasan dan pengamatan (Wasmat), serta pelayanan kepada kelompok rentan.

Dalam petunjuk teknis tersebut, MA menetapkan dua jenis kendaraan, yakni microbus dengan kapasitas mesin paling tinggi 5.000 cc dan SUV double gardan atau double cabin dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc. Pemilihan jenis kendaraan disesuaikan dengan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah kerja masing-masing satuan kerja.

Baca Juga: Oplos Pertamax dengan Minyak Mentah, Sopir Truk Tangki Dibui 2,5 Tahun

Kehadiran mobil layanan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk datang langsung ke gedung pengadilan. Dengan demikian, pelayanan peradilan dapat berlangsung secara lebih sederhana, cepat, dan ringan biaya.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui peningkatan kualitas pelayanan di dalam gedung pengadilan, tetapi juga dengan menjangkau masyarakat secara langsung. (zm/wi) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…