Bandung - Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan sistem deteksi dini elektronik untuk menjaring putusan penting (landmark decision). Fitur ini ditanamkan langsung ke dalam Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP-MA), sehingga warga peradilan maupun masyarakat dapat lebih cepat menemukan kaidah hukum baru di antara jutaan arsip putusan.
Hakim Agung Kamar Pidana yang juga Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera MA, Sudharmawatiningsih, memaparkan fitur tersebut pada pembukaan Rapat Pleno Kamar Tahunan MA Tahun 2026 di Bandung, Minggu (15/11/2026). Lewat peluncuran ini, MA berupaya memperkuat sokongan teknis serta administrasi yudisial kepada majelis Hakim Agung yang mengadili perkara.
Sudharmawatiningsih menjelaskan bahwa fitur ini lahir dari persoalan banjir data putusan, yang membuat putusan bernilai yurisprudensi tinggi mudah tenggelam dan luput dari perhatian publik. Menurut angka yang ia sampaikan, Direktori Putusan menerima lebih dari 30.000 putusan MA setiap tahun dan diakses jutaan kali tiap bulan. Ia meyakini MA sudah melahirkan banyak putusan penting, tetapi sebagian di antaranya masih “tersembunyi” di tengah 11 juta putusan yang ada.
Baca Juga: SIPP Diperbarui, Ada Register Sengketa Likuidasi Bank hingga Salinan Putusan Banding
Selama ini kurasi dilakukan lewat jurnal Garda Peradilan, yang terbit tiga kali setahun dan menampilkan 14 putusan pilihan yang mencakup tujuh jenis perkara. Sejak tahun lalu, Direktori Putusan juga memiliki fitur Putusan Populer yang menyaring putusan berdasarkan tingkat akses pembaca. Karena ruang publikasi jurnal terbatas, penyaringan perlu dimulai dari hulu, yaitu sejak tahap administrasi perkara.
Perubahan diterapkan pada modul penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) elektronik dalam SIAP-MA. Penandaan dilakukan tidak lama setelah majelis hakim membubuhkan tanda tangan pada putusan. Ketika menyiapkan salinan putusan, Panitera Pengganti kini mendapat langkah tambahan untuk menandai (tagging) putusan yang dinilai menarik atau penting. Putusan yang sudah ditandai akan terkirim otomatis ke Direktori Putusan dan dikelompokkan dalam menu khusus “Putusan Menarik”.
Sudharmawatiningsih menambahkan, jika sistem ini berjalan optimal, putusan yang memuat kaidah hukum penting bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan akan jauh lebih mudah dijaring.
Agar penilaian tidak bergantung pada selera pribadi dan dapat diukur, Panitera Pengganti merujuk pada Kertas Kerja Kelompok Kerja Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi Tahun 2008. Menurut dokumen itu, landmark decision ialah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melahirkan kaidah hukum penting yang sebelumnya belum ada pengaturannya, sehingga menciptakan kepastian hukum. Ada lima ukuran yang dipakai:
1. Berkekuatan hukum tetap (inkracht). Asal tingkatnya tidak menjadi soal, baik pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun PK. Putusan tidak kabul di MA pun dapat dipilih sepanjang mengandung norma hukum yang krusial.
2. Penemuan hukum baru (rechtsvinding). Melalui putusannya, hakim menutup kekosongan hukum, menghaluskan ketentuan yang sudah berlaku, memberi tafsir atas aturan yang kabur, atau meninggalkan yurisprudensi lama agar rasa keadilan terwujud.
3. Menjawab dinamika sosial. Pertimbangan hakim memasukkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat, dengan metode penemuan hukum yang sesuai. Hasilnya berupa kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.
4. Mencerminkan arah perkembangan hukum. Putusan berusaha mendekatkan hukum yang tertulis (law in a book) dengan hukum yang berjalan di masyarakat (law in action). Putusan semacam ini juga membuka diri terhadap persinggungan antarsistem hukum dan arah kebijakan pembangunan hukum nasional.
Baca Juga: MA Update 3 Aplikasi SIPP dan e-BERPADU untuk Modernisasi Peradilan, Apa Saja?
5. Kebaruan (novelty). Putusan ini yang pertama kali menjawab persoalan hukum baru yang muncul di tengah masyarakat, dan belum ada hakim lain yang mengikutinya. Karena itu, putusan tersebut menjadi pijakan bagi perkara sejenis selama undang-undang baru belum lahir.
Dengan tersambungnya SIAP-MA dan Direktori Putusan, Kepaniteraan MA berharap publik makin leluasa mengakses referensi hukum yang bermutu, dan transformasi digital menuju peradilan yang transparan serta akuntabel ikut berjalan lebih cepat. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI