Cari Berita

Pusdiklat Teknis Peradilan Panggil 101 Pegawai MA Ikuti Pelatihan Pranata Peradilan

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-20 11:15:35
Dok. Ist

Bogor. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Pranata Peradilan bagi Pegawai Mahkamah Agung RI pada 30 November sampai 11 Desember 2026. Sebanyak 101 pegawai Mahkamah Agung RI dipanggil untuk mengikuti pelatihan yang seluruhnya berlangsung secara daring itu.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat Nomor 843/BSDK.3/DL1.6/XI/2026 tertanggal 19 November 2026 yang ditujukan kepada Plt. Panitera Mahkamah Agung RI. Surat itu ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Darmoko Yuti Witanto.

Pelatihan ini memakai metode blended learning dan dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, 30 November hingga 4 Desember 2026, peserta belajar mandiri melalui e-learning Mahkamah Agung. Tahap kedua digelar lewat Zoom Meeting pada 7 sampai 11 Desember 2026.

Baca Juga: Pimpinan MA dan Pakar Hukum Berkumpul Susun Kurikulum Pelatihan KUHP Baru

Pembukaan dijadwalkan pada Senin, 30 November 2026, pukul 08.30 WIB oleh Plt. Kepala BSDK dan Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, lalu dilanjutkan dengan orientasi pelatihan dan pretest. Adapun penutupan direncanakan pada Jumat, 11 Desember 2026, pukul 15.45 sampai 16.30 WIB.

Selama tahap belajar mandiri, peserta akan menempuh dua belas pokok materi yang mengikuti alur kerja penanganan perkara di Mahkamah Agung. Materi dibuka dengan integritas, etika, dan profesionalisme pranata peradilan, disusul kelembagaan Mahkamah Agung dan sistem kamar. Peserta kemudian mempelajari jabatan fungsional pranata peradilan dan pengembangan karier, manajemen perkara, administrasi kasasi dan peninjauan kembali, pengelolaan berkas perkara elektronik, serta telaah, verifikasi, dan quality control berkas perkara. Bagian berikutnya membahas administrasi persidangan dan minutasi, digitalisasi manajemen perkara, standardisasi dokumen putusan, pelaporan dan analisis data perkara, dan Bahasa Indonesia hukum. Rangkaian materi itu ditutup dengan simulasi penanganan perkara terpadu.

Seluruh pegawai yang dipanggil, baik yang bersedia maupun yang tidak, wajib mendaftar secara daring melalui laman laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id paling lambat 25 November 2026. Peserta yang bersedia juga harus mengunggah surat tugas dan pas foto berlatar merah. Pegawai yang belum mendaftar sampai batas waktu itu akan dianggap tidak bersedia mengikuti pelatihan. Selain itu, setiap peserta wajib memiliki akun SSO/SIMARI untuk masuk ke e-learning Mahkamah Agung dan bergabung dalam grup WhatsApp peserta.

Surat pemanggilan itu juga mengingatkan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 57/Tuaka Bin/M/V/2021 tentang revitalisasi penyelenggaraan diklat. Menurut memorandum tersebut, hakim dan aparatur peradilan yang menolak mengikuti diklat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim butir ke-10, yaitu berperilaku profesional. Karena itu, pegawai yang tidak bersedia wajib membuat surat pernyataan disertai alasan dan bukti pendukungnya, lalu mengirimkannya ke BSDK untuk diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Baca Juga: Penyesuaian Anggaran, Pelatihan Singkat Pertanahan bagi Hakim Tahun 2026 Dibatalkan

Selama pelatihan, peserta mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian bebas yang rapi. Pusdiklat Teknis Peradilan juga menegaskan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun, dan penyimpangan dalam layanannya dapat dilaporkan melalui Siwas Mahkamah Agung. (zm/ldr)

Pengumumanan : https://laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id/site/pengumuman/surat

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…