Cari Berita

3 Hakim Indonesia Raih Gelar Doktoral di SWUPL, China

Irwan Rosady - Dandapala Contributor
2026-11-22 15:00:02
Dok. Ist

Chongqing, China-3 Hakim Indonesia berhasil meraih gelar doktoral di Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), Chongqing, China pada Sabtu (21/11) watu setempat. SWUPL merupakan salah satu universitas terkemuka di negeri tirai bambu itu.

“Ketiga hakim tersebut adalah Ketua PN Cikarang, Faisal Akbaruddin Taqwa, Hakim Yustisial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, Unggul Prayudho Satriyo dan Hakim pada PN Jakarta Pusat, Khusnul Khatimah.”, demikian hasil penelusuran tim Dandapala.

Faisal Akbaruddin Taqwa membahas soal tantangan kepailitan lintas batas di Indonesia dalam disertasinya yang berjudul “Research on the Challenges and Legal Responses of Handling Cross-Border Insolvency in Indonesia.” Faisal mengidentifikasi 4 tantangan utama penanganan kepailitan lintas batas di Indonesia yaitu persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing, perlakuan asimetris terhadap kreditor asing dan perwakilannya, fragmentasi prosedur kepailitan akibat belum tersedianya mekanisme pengakuan putusan kepailitan asing dan keterbatasan efektivitas ekstrateritorial proses kepailitan Indonesia.

Baca Juga: Mahkamah Agung Himbau Hakim Ikuti Program Ph.D di SWUPL Tahun 2026


“Pembaruan hukum kepailitan Indonesia tidak berhenti pada pengadopsian norma UNCITRAL Model Law, tetapi juga mempelajari pengalaman negara-negara yang telah menerapkannya, seperti Singapura dan Amerika Serikat.”, tawaran gagasan Faisal dalam disertasinya.


Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi penentuan Center of Main Interests (COMI), mekanisme pengakuan proses kepailitan asing, serta bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan setelah pengakuan tersebut. Selain itu, perkembangan hukum China juga dinilai relevan, khususnya mengenai penafsiran prinsip resiprositas oleh pengadilan China dalam perkara pengakuan putusan kepailitan asing.


“A Study on Selected Legal Issues in Copyright Regulation of Digital Works in Indonesia” dipilih Unggul Prayudho Satriyo sebagai judul disertasinya. Ia membahas soal kehadiran berbagai platform digital dan penyedia layanan daring sebagai peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab penyedia layanan Ketika platform yang mereka kelola digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

“Bagaimana membangun keseimbangan pelindungan hukum antara pemegang hak cipta dan penyelenggara layanan digital”, salah satu persoalan dasar yang dikaji Unggul. 

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip knowledge liability dan safe harbour dalam pengaturan tanggung jawab penyedia layanan digital. 2 prinsip tersebut penting untuk membangun kepastian hukum, sehingga pemegang hak cipta memperoleh pelindungan yang efektif, sementara penyedia layanan digital tidak dibebani tanggung jawab secara tidak proporsional.

Sementara itu, Khusnul Khatimah memilih “Dilemma and Solution in the Legal Protection of Foreign Investment in Indonesia: Lessons from China” sebagai judul disertasinya. Ia mengangkat persoalan fundamental dalam sistem pelindungan investasi asing di Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara jaminan hak yang diberikan dan efektivitas mekanisme pemulihan hukum ketika terjadi sengketa.

Persoalan utama perlindungan investasi asing di Indonesia tidak semata terletak pada ketiadaan norma hukum, tetapi pada belum terbangunnya hubungan yang efektif antara hak hukum investor (rights), kewenangan institusi pemerintah (authority), dan mekanisme pemulihan hukum (remedies).

Melalui pendekatan perbandingan hukum, Khusnul kemudian mengkaji pengalaman China dalam membangun mekanisme pelindungan investasi asing. Namun, “pengalaman China tidak dapat begitu saja dipindahkan ke dalam sistem hukum Indonesia”, tegasnya.

Baca Juga: Selamat! 3 Hakim Terpilih Beasiswa Program Ph.D SWUPL China

Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan bukanlah menyalin bentuk kelembagaan China, melainkan mengadaptasi fungsi hukum yang relevan dengan tetap memperhatikan karakteristik sistem hukum Indonesia. Salah satu kontribusi penting disertasinya adalah pengembangan model penyelesaian pengaduan administratif di bidang investasi atau investment administrative grievance procedure.

Ketiga disertasi tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga dapat berkontribusi sebagai pemikir hukum yang mengidentifikasi persoalan normatif serta menawarkan solusi bagi pengembangan sistem hukum. Selamat! (rs/zm)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…