Cari Berita

Pemulihan Kerugian Konsumen Jasa Keuangan Jadi Sorotan Wakil Ketua MA Yudisial

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-22 11:15:37
Dok. Ist

Jakarta –Memenangkan gugatan di pengadilan belum tentu berarti konsumen sektor jasa keuangan sudah terlindungi. Ukurannya justru terletak pada apakah kerugian mereka benar-benar kembali. Pesan itu disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Suharto membawakan materi bertajuk “Gugatan OJK sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Konsumen: Perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2025 dan Praktik Peradilan”. Menurutnya, putusan yang mengabulkan gugatan baru satu langkah. Keberhasilan perlindungan konsumen dinilai dari seberapa jauh kerugian masyarakat bisa dipulihkan.

Ia mengakui pemulihan itu tidak mudah. Kerugian kerap menimpa banyak orang dengan nominal yang relatif kecil, sehingga gugatan perorangan sering kali tidak efektif. Masalah lain muncul ketika kasus mulai terendus: aset pihak yang menimbulkan kerugian bisa dipindahkan atau disamarkan.

Baca Juga: Peran Lembaga OJK Dalam Penanganan Tindak Pidana Financial Technology

Menghadapi persoalan itu, Suharto memetakan tiga jalur pemulihan yang mesti saling melengkapi. Pertama, jalur administratif melalui pengawasan OJK, termasuk penjatuhan sanksi dan perintah mengganti kerugian konsumen. Kedua, jalur perdata lewat gugatan yang diajukan OJK ataupun oleh konsumen. Ketiga, jalur pidana melalui penyidikan dan penuntutan, yang dapat dibarengi penyitaan, restitusi, dan pengembalian barang bukti.

Untuk jalur perdata, MA telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen. PERMA ini menjadi pedoman pengadilan saat memeriksa dan mengadili gugatan OJK, sekaligus melengkapi hukum acara perdata yang sudah berlaku.

Salah satu instrumen kunci di dalamnya adalah sita jaminan. Lewat sita jaminan, aset tergugat yang berisiko dialihkan bisa diamankan selama perkara berjalan. Dengan begitu, putusan kelak tidak hanya menang di atas kertas, tetapi bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh konsumen.

Baca Juga: Urgensi Restitutio in Integrum dalam Mengadili Perkara Perlindungan Konsumen

Suharto juga menyinggung hubungan antara perkara perdata dan pidana. Jika pihak yang digugat OJK tengah diperiksa pula dalam perkara pidana, gugatan perdata tetap berjalan tanpa menunggu putusan pidana. Meski begitu, koordinasi tetap dibutuhkan untuk mencegah pemulihan ganda, menyelaraskan data korban dan nilai kerugian, serta menghindari tumpang tindih aset yang disita dalam kedua proses.

Di akhir paparannya, Suharto menegaskan perlunya koordinasi antarlembaga yang bertumpu pada basis data korban dan aset yang sama. Menurutnya, sinergi sejak tahap awal akan membuat pengawasan, peradilan perdata, dan penegakan hukum pidana saling menopang demi terpenuhinya hak konsumen yang dirugikan. (zm) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…