Cari Berita

Di Forum APHTN-HAN, Ketua MA: Kepastian Hukum Erat Kaitannya dengan Kemakmuran Bangsa

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-22 10:15:19
Dok. Ist

Bandung, Jawa Barat – Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., didampingi Hakim Agung Dr. Sobandi, menghadiri pembukaan Konferensi Nasional ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026. Acara berlangsung di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat malam (20/11).

Konferensi tahun ini mengusung tema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan”. Pembukaan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam sambutannya, ia mengajak para akademisi APHTN-HAN memperbesar sumbangan pemikiran dalam pembentukan kebijakan publik.

Selain Ketua Mahlamah Agung, hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Suhartoyo, bersama lima hakim konstitusi. Tampak juga Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, beserta jajaran pengurus pusat dan daerah, serta para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari berbagai perguruan tinggi. Unsur KPU, Bawaslu, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait juga hadir.

Baca Juga: Tinjauan Klausula Choice of Forum Kontrak Internasional dalam Perspektif HPI

Dalam kesempatan itu, Prof. Sunarto mengangkat ajaran Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiganya saling berkelindan, tetapi dalam praktik tidak selalu berjalan beriringan. “Sering kali hadir dalam nuansa konflik dan saling menafikan satu sama lain. Di sinilah hukum menemukan tantangannya,” ujarnya. Menurutnya, setiap praktisi hukum pasti pernah dihadapkan pada dilema memilih salah satu nilai sambil mengabaikan yang lain. “Bagi seorang yuris, itulah saat di mana kemampuannya diuji, bagaimana ia mampu menemukan titik keseimbangan hingga dapat menjatuhkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun sosial,” Tegasnya.

Ketua Mahkamah Agung juga menyoroti eratnya hubungan antara kepastian hukum dan kemakmuran suatu bangsa. Ia merujuk Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776), yang mengingatkan bahwa perdagangan dan industri manufaktur sulit berkembang di negara yang peradilannya tidak memberi kepastian.

Baca Juga: Ketua MA Tegaskan Peradilan Luhur sebagai Prasyarat Kemakmuran Rakyat

Tanpa kepastian hukum, lanjutnya, masyarakat kehilangan rasa aman atas harta bendanya. Kontrak tidak terlindungi, bahkan negara tidak berdaya mengeksekusi putusan perdata di antara pelaku usaha. “Tanpa kepastian tersebut, modal akan ragu untuk masuk, inovasi akan terhambat, dan pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan sulit terwujud,” katanya. Pelaku usaha, menurut dia, butuh aturan main yang jelas sejak awal agar dapat menghitung risiko bisnis, bukan menebak-nebak tafsir hukum di tengah jalan. Karena itu, Prof. Sunarto mengajak pemerintah, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum memastikan regulasi tidak hanya tertulis baik di atas kertas, tetapi juga ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten. “Ketika hukum bekerja secara rasional dan dapat diprediksi, di situlah kepercayaan tumbuh, iklim investasi menguat, dan kesejahteraan masyarakat dapat kita capai secara berkelanjutan,” ujarnya.

Konferensi berlangsung pada 20–23 November 2026. Sebanyak 105 makalah terpilih dipresentasikan dalam rangkaian panel. Pembahasannya berpijak pada Pasal 33 UUD NRI 1945 dan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan ketatanegaraan serta administrasi negara. (zm) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…