Cari Berita

Dari Antalya, Peradilan Indonesia Ikut Menjawab Tuntutan Keadilan Iklim

Dr. H. Prim Haryadi (Ketua Kamar Pidana MA) - Dandapala Contributor
2026-11-20 15:15:46
Dok. Ist

Perubahan iklim kini termasuk ancaman paling serius bagi kehidupan manusia. Dampaknya bukan cuma suhu yang naik atau bencana yang makin sering datang. Ia sudah menyentuh hal yang lebih mendasar: perlindungan lingkungan, kelangsungan ekosistem, dan nasib generasi yang akan datang. Untuk menghadapinya, komitmen politik dan kebijakan pemerintah tidak cukup. Hukum juga perlu turun tangan lewat mekanisme pertanggungjawaban yang adil dan benar-benar bekerja.

Pemikiran itu yang saya bawa ke 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye. Pada 19 November 2026, di Indonesia Pavilion, saya mendapat kesempatan memaparkan materi berjudul The Role of the Judiciary in Addressing Environmental Pollution and Damage to Achieve Climate Justice. Isinya tentang peran lembaga peradilan dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup demi keadilan iklim.

Di forum itu saya berbagi pengalaman Indonesia dalam memperkuat peradilan lingkungan. Pesan utamanya satu: penegakan hukum lingkungan tidak boleh selesai pada penjatuhan hukuman. Hukum harus bisa menuntut pertanggungjawaban, mendukung pencegahan, dan mendorong pemulihan lingkungan yang sudah rusak.

Baca Juga: Konsensus Epistemik Hakim: Fondasi Baru Keadilan Iklim di Indonesia

Peran Peradilan dalam Keadilan Iklim

Saya menegaskan bahwa peradilan punya peran penting dalam keadilan iklim. Namun, peran itu harus tetap berada dalam batas kewenangan konstitusionalnya. Pengadilan tidak membuat kebijakan iklim. Hakim juga tidak mengambil alih tugas pemerintah dalam mengawasi atau mengelola lingkungan hidup. Akan tetapi, begitu perkara pencemaran atau kerusakan lingkungan masuk ke pengadilan, hakim wajib memeriksa bukti, menerapkan hukum secara independen, lalu memutus apakah pertanggungjawaban hukum terbukti.

Tugas ini makin berat karena kerusakan lingkungan sering tidak berhenti di tempat kejadiannya. Ambil contoh kebakaran lahan gambut. Selain merusak fungsi ekosistem dan mengganggu kesehatan warga, kebakaran itu melepaskan karbon yang sudah tersimpan sangat lama. Jadi, perkara yang kelihatannya lokal bisa ikut memengaruhi perubahan iklim di tingkat global.

Karena itu, keadilan iklim butuh pertanggungjawaban hukum yang bertumpu pada bukti yang kuat, hubungan sebab-akibat yang jelas, dan proses peradilan yang adil (due process of law).

Basis data United Nations Environment Programme (UNEP) dan Sabin Center memperlihatkan makin banyak persoalan iklim dibawa ke pengadilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski begitu, menurut saya keberhasilan peradilan lingkungan tidak bisa diukur dari jumlah perkara atau putusan. Yang lebih penting adalah apakah putusan itu melindungi hak-hak hukum, menjamin proses yang adil, dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan.

Pengalaman Indonesia

Salah satu tujuan saya di COP31 adalah memperkenalkan cara Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun kapasitas kelembagaan untuk menangani perkara lingkungan hidup. Sejak 2012, Indonesia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi hakim lingkungan hidup. Sudah lebih dari 1.600 hakim yang mengikutinya, sebagai bagian dari upaya membekali peradilan menghadapi perkara lingkungan yang makin rumit.

Pelatihan ini penting karena perkara lingkungan sering mempertemukan hukum dengan ilmu pengetahuan. Hakim tidak cukup menguasai norma. Ia juga harus bisa menilai bukti ilmiah, menguji keterangan ahli, memahami kausalitas, dan menerapkan prinsip hukum lingkungan dengan tepat. Hakim memang tidak perlu menjadi ilmuwan. Yang dituju adalah agar temuan ilmiah bisa dinilai dengan cermat lalu diolah menjadi pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di luar pendidikan, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Aturan ini menjadi pegangan hakim dalam memeriksa perkara lingkungan, termasuk dalam menilai bukti ilmiah.

Kapasitas dan pedoman itu harus berujung pada putusan yang efektif. Putusan tidak cukup benar secara normatif. Ia harus jelas dan bisa dilaksanakan. Dalam perkara pidana lingkungan, misalnya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur dan syarat hukumnya terbukti. Jika peraturan perundang-undangan memungkinkan, putusan juga dapat memuat tindakan pemulihan lingkungan.

Kapasitas hakim, pedoman yang jelas, dan putusan yang efektif: tiga hal inilah pengalaman kelembagaan Indonesia yang layak dibagikan kepada dunia.

Pelajaran dari PT Kallista Alam dan PT Adei

Untuk menunjukkan penerapannya dalam praktik, saya mengangkat dua perkara pidana lingkungan hidup yang memberi pelajaran soal pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah perkara PT Kallista Alam, terkait pembakaran lahan di ekosistem gambut Rawa Tripa, Aceh. Perkara ini penting karena korporasi didudukkan sebagai terdakwa dan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana. Dari sini terlihat bahwa pembakaran hutan dan lahan gambut bukan sekadar urusan administratif atau kerugian ekologis. Ia bisa menjadi tindak pidana serius yang menuntut pertanggungjawaban korporasi, tentu lewat pembuktian dan proses hukum yang adil. Yang kedua adalah perkara PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau. Di sini penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan. Pengadilan menjatuhkan pidana sekaligus memerintahkan perbaikan lahan yang rusak. Kedua perkara ini saling melengkapi. Kasus PT Kallista Alam menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Kasus PT Adei menunjukkan bahwa hukum pidana bisa dikaitkan dengan pemulihan lingkungan. Keduanya menegaskan bahwa hukum harus menjangkau pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tanpa mengorbankan prinsip pembuktian, kausalitas, dan kepastian hukum. Penegakan hukum lingkungan tidak diukur dari beratnya sanksi saja, tetapi dari akibat hukum nyata yang dihasilkannya.

Menjaga Masa Depan lewat Putusan

Bagi saya, COP31 bukan hanya tempat melaporkan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Forum ini juga menjadi kesempatan menegaskan bahwa peradilan ikut memikul tanggung jawab menghadapi tantangan lingkungan global, dengan menjalankan kewenangannya secara independen, profesional, dan berintegritas.

Pekerjaan rumah tentu masih ada. Perkara lingkungan makin menuntut pemahaman ilmiah, kemampuan menilai keterangan ahli, dan ketelitian dalam menghubungkan perbuatan dengan dampak ekologisnya. Kerja sama antara dunia hukum dan komunitas ilmiah, serta pendidikan hakim, harus terus diperkuat. Saya juga mengingatkan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya menyangkut orang yang hidup sekarang. Hutan yang rusak, gambut yang terbakar, dan lingkungan yang tercemar bisa meninggalkan akibat hingga jauh melampaui satu generasi. Apa yang kita jaga atau kita biarkan hari ini akan menentukan kehidupan seperti apa yang diwarisi anak cucu kita.

Baca Juga: Dari Ruang Pendidikan ke Ruang Sidang: Hakim, Keberanian, dan Keadilan Iklim

Hutan tidak bisa hadir sendiri di ruang sidang. Lahan gambut tidak bisa bersaksi. Anak-anak yang kelak menghirup udara masa depan juga belum bisa menggugat hari ini. Meski begitu, hukum harus tetap melindungi kepentingan mereka melalui mekanisme yang sah dan adil. Di situlah inti keadilan lingkungan. Hukum hadir bukan hanya untuk menghukum perbuatan yang sudah terjadi, tetapi juga untuk menjaga kehidupan yang masih akan berlangsung. Kalau pengadilan berhasil menautkan pembuktian dengan pertanggungjawaban, lalu pertanggungjawaban dengan pemulihan, putusannya tidak sekadar mengakhiri sengketa. Putusan itu ikut memperbaiki lingkungan dan melindungi masa depan.

Dari Antalya, pesan saya sederhana: putusan pengadilan jangan berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Putusan harus memberi manfaat nyata bagi perlindungan dan pemulihan lingkungan, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, keadilan bagi lingkungan adalah keadilan bagi manusia, baik yang hidup sekarang maupun yang belum lahir. Menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan kita bersama. (Bwp/zm/ldr) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…