Antalya, Turki – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Dr. Prim Haryadi, tampil sebagai pembicara di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya Expo Center, Antalya, Türkiye, Kamis (19/11). Ia membawakan materi berjudul “The Role of the Judiciary in Addressing Forest and Land Fires to Achieve Climate Justice”, yakni peran peradilan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mewujudkan keadilan iklim.
Paparan itu bagian dari sesi bertema “The Impact of Environmental Criminal Law Enforcement on Reducing GHG Emissions: Lessons Learned from Indonesia”. Sesi berlangsung pukul 09.00–10.30 waktu setempat atau 13.00–14.30 WIB di Paviliun Indonesia nomor B135, Blue Zone. Menurut materi publikasi acara, sesi ini juga menghadirkan Luciano Furtado Loubet (ABRAMPA, Brasil), Prof. Bambang Hero Saharjo (IPB University), Brigjen Pol. Ricky Purnama (Divisi Hubungan Internasional Polri), dan Esben Marcussen (Kedutaan Besar Norwegia), dengan Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta dari KLH/BPLH sebagai pembicara kunci.
Prim membuka paparannya dengan menegaskan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak berhenti pada kerugian di satu tempat. Ekosistem rusak, kesehatan manusia terancam, dan gas rumah kaca terlepas dalam jumlah besar. Lahan gambut mendapat sorotan khusus karena menyimpan karbon dalam jangka panjang. Baginya, keadilan iklim menuntut dua hal sekaligus: pertanggungjawaban dan pemulihan.
Baca Juga: Penanggulangan Karhutla Melalui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Ia juga menarik garis tegas soal peran hakim. Pengadilan tidak membuat kebijakan iklim. Pengadilan memeriksa alat bukti, menerapkan hukum secara independen, lalu memutus apakah tanggung jawab hukum terbukti. Dalam perkara lingkungan, hakim wajib menilai perbuatan, hubungan sebab-akibat, dan tanggung jawab dengan cermat. “Keadilan iklim bergantung pada akuntabilitas, proses hukum yang adil, dan kepastian hukum,” demikian tertulis dalam materinya.
Mengutip Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, Prim menyebut ada 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia. Ia memetakan tiga bidang kemajuan: penguatan kapasitas hakim, pedoman yang jelas, dan putusan yang efektif.
Contoh pertama adalah perkara PT Kallista Alam di Rawa Tripa, Aceh. Pengadilan menyatakan korporasi itu bertanggung jawab pidana atas pembakaran lahan di ekosistem gambut. Perkara ini membuktikan karhutla bisa diperlakukan sebagai kejahatan lingkungan serius, tetap berpijak pada alat bukti dan proses hukum yang adil. Prim menyebutnya salah satu contoh terkuat akuntabilitas korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan gambut di Indonesia.
Contoh kedua, perkara PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau. Korporasi dinyatakan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana karhutla. Putusan ini penting karena menggabungkan pidana dengan perintah memulihkan lahan yang rusak. Menurut Prim, perkara pidana penting semacam ini memperkuat keadilan iklim lewat akuntabilitas, kajian ilmiah, dan pemulihan yang efektif.
Baca Juga: Pengujian Tanggung Jawab Korporasi Dalam Fenomena Karhutla Lintas Batas Negara
Di bagian akhir, Prim mengangkat gagasan bahwa hutan tidak bisa berdiri di ruang sidang, tetapi hukum harus bersuara untuknya. Hukum lingkungan, katanya, tidak hanya menghukum apa yang sudah terjadi. Hukum lingkungan melindungi apa yang akan datang. Ketika pengadilan menautkan bukti dengan akuntabilitas, lalu akuntabilitas dengan pemulihan, perkara tidak sekadar ditutup. Tanah mulai pulih.
“Keadilan bagi lingkungan adalah keadilan bagi manusia, bagi mereka yang hidup hari ini dan mereka yang belum lahir,” bunyi salah satu pesan dalam paparannya. Ia menutup dengan harapan agar putusan hakim tak hanya tertulis di atas kertas, tetapi tumbuh kembali di lingkungan kita, sebab melindungi lingkungan berarti melindungi generasi mendatang. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI