Cari Berita

Di Forum COP31 Turki, Dr. Prim Haryadi Tegaskan Peran Peradilan dalam Wujudkan Keadilan Iklim

Ferdian Permadi - Dandapala Contributor
2026-11-19 18:45:02
Dok. Ist

Antalya, Turki – Hutan tidak dapat berdiri di ruang sidang untuk membela dirinya. Lahan gambut tidak dapat memberikan kesaksian atas kerusakan yang dialaminya. Namun, hukum harus mampu menyuarakan kepentingan lingkungan dan generasi mendatang. Pesan tersebut mengemuka dalam paparan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prim Haryadi, pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11).

Dalam agenda Paviliun Indonesia bertema “The Impact of Environmental Criminal Law Enforcement on Reducing GHG Emissions: Lessons Learned from Indonesia”, Prim Haryadi membahas kontribusi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Melalui paparan berjudul “The Role of the Judiciary in Addressing Forest and Land Fires to Achieve Climate Justice”, ia menegaskan bahwa penanganan perkara lingkungan hidup tidak cukup berhenti pada pemidanaan. Penegakan hukum juga harus memastikan pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan sesuai kewenangan pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Konsensus Epistemik Hakim: Fondasi Baru Keadilan Iklim di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, tidak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga melepaskan karbon yang tersimpan dalam jangka panjang ke atmosfer. Dampaknya bahkan melampaui wilayah terjadinya kebakaran dan berkaitan dengan persoalan keadilan iklim secara lebih luas.

Dalam konteks tersebut, Prim Haryadi mengingatkan bahwa pengadilan tidak bertugas menetapkan kebijakan iklim ataupun menggantikan peran pemerintah. Hakim harus menjalankan fungsi yudisial dengan memeriksa perkara, menilai alat bukti, menerapkan hukum secara independen, dan menentukan pertanggungjawaban berdasarkan fakta persidangan.

“Keadilan iklim membutuhkan pertanggungjawaban, proses hukum yang adil, dan kepastian hukum,” ungkap Prim Haryadi dalam paparannya.

Untuk memperkuat peran peradilan, ia menggarisbawahi tiga aspek penting. Pertama, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami ilmu lingkungan, keterangan ahli, hubungan sebab akibat, dan prinsip hukum yang relevan. Sejak 2012, Indonesia telah mengembangkan pelatihan khusus peradilan lingkungan hidup yang diikuti lebih dari 1.600 hakim.

Kedua, penguatan pedoman pemeriksaan perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, termasuk dalam menilai bukti ilmiah. Ketiga, penyusunan putusan dengan dasar hukum kuat, pertimbangan yang jelas, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam perkara pidana, pertanggungjawaban korporasi dan langkah pemulihan lingkungan dapat diterapkan sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Sebagai pembelajaran praktik peradilan Indonesia, Prim Haryadi mengangkat perkara pidana PT Kallista Alam terkait pembakaran lahan di kawasan gambut Rawa Tripa, Aceh. Perkara tersebut menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup melalui proses pembuktian yang semestinya.

Contoh lainnya adalah perkara pidana PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau. Putusan perkara tersebut memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana dapat disertai kewajiban perbaikan terhadap lahan yang rusak. Kedua perkara itu menegaskan pentingnya penilaian ilmiah dan kecermatan hakim agar penegakan hukum tidak terputus dari upaya pemulihan lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan peradilan dalam menangani perkara lingkungan hidup tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan atau beratnya pidana yang dijatuhkan. Kualitas pertimbangan hukum, perlindungan hak para pihak, proses peradilan yang adil, dan efektivitas pelaksanaan putusan juga menjadi ukuran penting.

Menutup paparannya, Prim Haryadi menyampaikan refleksi tentang tanggung jawab hukum terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Baca Juga: Di Turki, Ketua Kamar Pidana MA Paparkan Peran Pengadilan dalam Perkara Karhutla

Pesan tersebut mengingatkan bahwa putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen tertulis, tetapi harus memiliki makna bagi keberlanjutan lingkungan dan perlindungan generasi mendatang. Melalui penegakan hukum yang independen dan profesional, peradilan turut mengambil bagian dalam memastikan kerusakan lingkungan tidak berlangsung tanpa konsekuensi hukum.

Sesi Paviliun Indonesia tersebut juga menampilkan pembicara dari kalangan penegak hukum, akademisi, dan perwakilan internasional, sebagaimana tercantum dalam agenda kegiatan. Kehadiran berbagai perspektif itu menunjukkan pentingnya dialog lintas profesi dalam menghubungkan penegakan hukum, perlindungan ekosistem, dan agenda penanganan perubahan iklim. (wes/zm/ldr) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…