Muara Tebo, Jambi - Integritas dan profesionalisme merupakan dua fondasi utama yang harus melekat pada setiap insan peradilan. Tanpa keduanya, penyelesaian perkara dan berbagai capaian kinerja pengadilan tidak akan memiliki makna optimal bagi masyarakat pencari keadilan. Pesan tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jambi, Dr. Marsudin Nainggolan, saat memimpin kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Daerah di Pengadilan Negeri (PN) Tebo, Senin (3/11).
Dalam pembinaan yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian Asesmen AMPUH Semester II Tahun 2026 ini dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pengadilan tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, melainkan juga dari kualitas proses penanganannya yang harus profesional, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan berkeadilan.
“Integritas harus menjadi fondasi utama. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, maupun segala bentuk perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” tegasnya.
Baca Juga: AMPUH, Dari Slogan Menuju Budaya Kerja dalam Reformasi Peradilan
Menurutnya, integritas bukan sekadar nilai yang tertulis dalam pedoman perilaku, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas. Setiap aparatur dituntut menjaga kehormatan lembaga peradilan dengan menghindari segala bentuk penyimpangan serta menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.
Selain integritas, dirinya juga mengingatkan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kompetensi seluruh aparatur. Hakim khususnya, harus terus meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan putusan, sedangkan panitera dan seluruh aparatur kepaniteraan harus memastikan administrasi perkara terlaksana secara tertib, akurat, dan tepat waktu.
Kedisiplinan dan tanggung jawab, lanjutnya, juga harus menjadi budaya kerja. Setiap aparatur wajib memahami tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai terjadi pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak selesai, keterlambatan pelayanan, ataupun ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PT Kalimantan Utara ini turut mengingatkan kepada bagian Kesekretariatan bahwa pembangunan profesionalisme harus tercermin dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan pengadilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, transparan, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, perempuan, anak, serta masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus," pungkasnya.
Ia juga meminta agar pengelolaan pengaduan dan kepuasan masyarakat terus diperkuat. Setiap pengaduan harus ditangani secara profesional dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dirinya menjelaskan bahwa kritik masyarakat hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari.
Sejalan dengan pelaksanaan Asesmen AMPUH Semester II Tahun 2026, ia mengajak seluruh jajaran PN Tebo agar tidak terjebak pada pemenuhan dokumen dan eviden semata. Setiap dokumen harus autentik, mutakhir, tertib, mudah ditelusuri, serta benar-benar menggambarkan kondisi faktual. Lebih dari itu, standar mutu yang dinilai harus diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari.
Baca Juga: PN Tebo Jambi Kembali Terima Citizen Lawsuit, Kini Soal Pungutan Komite Sekolah
Diakhir pembinaannya, pria bergelar Doktor Hukum ini memiliki pesan khusus kepada Pimpinan, Para Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan PN Tebo.
"Keberhasilan pengadilan tidak cukup hanya terlihat dalam laporan, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai peran dalam menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan pengadilan," tutupnya. (fu/zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
