Cari Berita

Kejelasan Objek Sengketa dalam Perkara Pertanahan

Gerry GS Kaban - Dandapala Contributor
2026-11-19 18:35:12
Dok. Penulis

Sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu perkara perdata yang memiliki kompleksitas tersendiri, terutama berkaitan dengan penentuan identitas dan kepastian objek yang disengketakan. Dalam praktik peradilan, tidak jarang penggugat mendasarkan klaim kepemilikan atas sebidang tanah pada sertipikat hak atas tanah. Akan tetapi, keberadaan sertipikat tidak serta-merta menjadikan surat gugatan memenuhi persyaratan formil apabila uraian mengenai objek sengketa dalam posita dan petitum tidak disusun secara jelas dan terperinci.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pemeriksaan perkara perdata tidak hanya ditujukan untuk menentukan siapa yang paling berhak atas suatu bidang tanah, tetapi juga harus memastikan bahwa objek yang dimohonkan untuk ditetapkan haknya benar-benar dapat diidentifikasi secara pasti. Tanpa kejelasan objek, pemeriksaan perkara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan menyulitkan pelaksanaan putusan apabila gugatan dikabulkan.

Dalam hukum acara perdata, surat gugatan harus disusun secara cermat, sistematis, dan terang agar dapat dipahami oleh pihak lawan maupun hakim yang memeriksa perkara. Salah dua unsur penting dalam penyusunan gugatan adalah posita (fundamentum petendi) dan petitum yang substansinya harus selaras satu sama lain.

Baca Juga: Tips PS Perdata! Hasil Terekam dengan Baik, Amar Putusan Mudah Dieksekusi

Secara doktrinal, persyaratan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 8 angka 3 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menghendaki agar gugatan memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Meskipun Rv bukan satu-satunya rujukan hukum acara perdata yang berlaku dalam praktik peradilan Indonesia, ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan doktrinal yang mewajibkan kejelasan suatu gugatan.

Gugatan yang tidak memenuhi kejelasan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai obscuur libel, yaitu gugatan yang mengandung ketidakjelasan, baik mengenai dasar gugatan, hubungan antara posita dan petitum, maupun objek yang menjadi pokok persengketaan.

Khusus dalam perkara pertanahan, kejelasan objek sengketa setidaknya harus tercermin melalui uraian mengenai letak tanah, luas tanah, batas-batas sebelah utara, selatan, timur, dan barat, serta identitas lain yang relevan untuk memastikan bidang tanah yang disengketakan. Unsur-unsur tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara.

Apabila penggugat hanya menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan sebidang tanah berdasarkan sertipikat hak milik dengan nomor tertentu, tanpa menguraikan secara memadai letak, luas, dan batas-batasnya, dapat timbul persoalan mengenai bidang tanah mana yang sesungguhnya diminta untuk ditetapkan sebagai objek sengketa.

Oleh karena itu, kejelasan objek sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persyaratan formil gugatan karena hakim harus mengetahui secara pasti apa yang diperiksa, apa yang disengketakan, dan apa yang nantinya harus diputus.

Sertipikat hak atas tanah memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) yang telah diubah sebagian ketentuannya melalui PP Nomor 18 Tahun 2021, menegaskan bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Namun demikian, kedudukan sertipikat sebagai alat bukti hak harus dibedakan dari kewajiban penggugat untuk mengidentifikasi objek sengketa secara jelas dalam surat gugatan.

Perbedaan tersebut terletak pada fungsi dan konteks penggunaannya. Sertipikat berfungsi sebagai alat bukti mengenai hak dan data pertanahan yang tercatat, sedangkan uraian objek dalam posita maupun petitum berfungsi menentukan secara konkret bidang tanah mana yang menjadi ruang lingkup persengketaan.

Dalam hal ini, keberadaan sertipikat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban penggugat dalam menguraikan objek sengketa dalam surat gugatannya. Terlebih lagi, nomor sertipikat semata belum tentu menjelaskan secara memadai bagian tanah mana yang sesungguhnya dipermasalahkan (apabila sengketa hanya menyangkut sebagian dari bidang tanah yang tercatat dalam sertipikat).

Artinya, keberadaan sertipikat tidak dengan sendirinya menggugurkan kewajiban penggugat untuk menyusun posita maupun petitum yang memberikan identifikasi objek sengketa secara terang, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan.

Persoalan mengenai hubungan antara sertipikat dan kejelasan objek sengketa memperoleh penegasan dalam praktik peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pdt/2019 yang berkaidah hukum: “Meskipun objek gugatan bersertipikat, namun apabila posita gugatan tidak memuat luas dan batas objek sengketa maka gugatan dikualifikasikan kabur (obscuur libel) karena sertipikat bukan bukti batas namun bukti kepemilikan”.

Kaidah hukum tersebut mengandung pesan penting bahwa keabsahan atau keberadaan bukti kepemilikan tidak secara otomatis menyempurnakan konstruksi formil gugatan. Dengan kata lain, persoalan mengenai apakah seseorang merupakan pemegang hak atas tanah berbeda dengan persoalan apakah tanah yang diklaim tersebut telah diidentifikasi secara jelas sebagai objek sengketa.

Kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pdt/2019 pada hakikatnya bukan merupakan konstruksi hukum yang berdiri sendiri, melainkan memiliki kesinambungan dengan prinsip hukum acara perdata yang telah ditegaskan sebelumnya melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Kedua putusan tersebut sama-sama menempatkan kejelasan batas-batas tanah sebagai unsur penting dalam posita maupun petitum gugatan, sehingga penggugat tidak cukup hanya mendalilkan adanya hak kepemilikan, tetapi juga harus mengidentifikasi secara jelas bidang tanah yang menjadi objek persengketaan.

Mahkamah Agung selaku judex juris berpandangan bahwa keduanya merupakan persoalan hukum yang harus ditempatkan secara proporsional. Kepemilikan berkaitan dengan pembuktian hak, sedangkan kejelasan objek sengketa berkaitan dengan kepastian mengenai benda atau bidang tanah yang menjadi pokok gugatan.

Kejelasan objek sengketa memiliki konsekuensi langsung terhadap efektivitas pemeriksaan perkara dan pelaksanaan putusan. Apabila objek sengketa tidak dapat diidentifikasi secara pasti, pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) berpotensi menghadapi kesulitan dalam mencocokkan objek yang ditunjukkan penggugat dengan objek yang dikuasai tergugat.

Persoalan tersebut juga dapat menimbulkan kesulitan pada tahap eksekusi, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus memiliki objek pelaksanaan yang jelas. Pengadilan tidak seharusnya dibebani kewajiban menentukan sendiri objek sengketa yang sejak awal tidak dirumuskan secara terang, jelas, dan pasti oleh penggugat.

Oleh karena itu, apabila ketidakjelasan mengenai luas dan batas tanah menyebabkan objek sengketa tidak dapat ditentukan secara pasti, hakim dapat mempertimbangkan aspek obscuur libel dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Konsekuensi demikian merupakan putusan mengenai cacat formil gugatan, bukan putusan yang menilai benar atau tidaknya substansi kepemilikan tanah.

Sebaliknya, bagi penggugat, penyusunan gugatan harus dilakukan dengan mencantumkan identitas objek sengketa secara lengkap, termasuk luas, letak, dan batas-batas tanah, serta mencocokkannya dengan data sertipikat dan surat ukur. Apabila yang disengketakan hanya sebagian bidang tanah, bagian tersebut harus diuraikan secara spesifik agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup tuntutan.

Oleh sebab itu, kejelasan objek sengketa merupakan prasyarat fundamental dalam penyusunan gugatan perkara pertanahan. Keberadaan sertipikat hak atas tanah memang memberikan kekuatan pembuktian mengenai hak dan data pertanahan yang tercatat, tetapi tidak serta-merta menggantikan kewajiban penggugat untuk menguraikan objek sengketa secara jelas dalam posita dan petitum gugatannya.

Pada akhirnya, peradilan tidak cukup hanya memastikan siapa yang mengklaim sebagai pemilik tanah, tetapi terlebih dahulu harus memastikan tanah mana yang sesungguhnya disengketakan. Sebab, tanpa kepastian mengenai objek sengketanya, pemeriksaan atas kepemilikan tanah berpotensi kehilangan arah dan putusan yang dihasilkan dapat menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: MoU PN Kediri & BPN, Wujudkan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Tanah

Dengan demikian, kejelasan objek sengketa bukan sekadar persyaratan formalitas gugatan, melainkan bagian esensial dari kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan perdata. (ayt/zm/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…