Tanjung Balai Karimun, Kepri – Angin musim Selatan bertiup kencang di perairan antara Pulau Karimun dan Pulau Sugie Bawah. Ombak bergulung menghantam lambung kapal, membuat perjalanan laut selama hampir dua jam terasa lebih panjang dari biasanya. Di atas geladak, rombongan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tetap melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka bukan untuk menghadiri seremoni, melainkan memastikan masyarakat di pulau-pulau terpencil tetap dapat menjangkau layanan hukum.
Perjalanan itu berakhir di Gedung Pertemuan Baiduri, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Jumat (24/7/2026). Gedung yang sehari-hari menjadi pusat kegiatan masyarakat itu berubah menjadi ruang edukasi hukum yang mempertemukan aparat penegak hukum dengan warga, pelajar, hingga tokoh masyarakat.
Acara dibuka oleh Camat Moro, Andry Winarta, S.IP., M.AP., yang menyampaikan apresiasinya atas kehadiran jajaran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
"Terima kasih sudah menyempatkan waktu menjelaskan layanan pengadilan kepada warga Moro agar warga Moro lebih paham hukum dan tidak terjerat permasalahan hukum," ujarnya.
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Edy Sameaputty, S.H., M.H., kemudian menjelaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bagian dari program Posbakum Kemilau (Keluar Melayani Pulau). Program tersebut lahir dari keinginan agar masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan tidak lagi terkendala jarak dalam memperoleh akses terhadap layanan pengadilan.
"Posbakum Kemilau, akronim dari Keluar Melayani Pulau, lahir dari kegelisahan agar masyarakat di Kepulauan Karimun memiliki akses yang lebih dekat dengan layanan Pengadilan Negeri," ujar Edy.
Program ini merupakan tindak lanjut kerja sama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan LBH Pilar Keadilan sebagai penyelenggara Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Melalui layanan tersebut, masyarakat di pulau-pulau kecil dapat memperoleh konsultasi hukum secara berkala tanpa harus selalu menyeberang ke pulau utama.
Tak hanya membuka layanan konsultasi hukum, para hakim juga turun langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup layanan pengadilan, perlindungan anak, administrasi kependudukan, hingga bahaya penyalahgunaan narkotika.
Suasana berlangsung hangat ketika sesi diskusi dibuka. Para pelajar SMA, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lurah, RT, dan RW bergantian mengajukan pertanyaan. Dialog berlangsung santai namun penuh antusiasme. Setiap penanya yang aktif bahkan mendapatkan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk menumbuhkan keberanian masyarakat berdialog mengenai persoalan hukum.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolsek Moro, perwakilan Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, serta perwakilan Danramil Moro. Kehadiran unsur Forkopimcam menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat di wilayah kepulauan.
Meski demikian, tantangan pelayanan hukum di Kabupaten Karimun masih belum sepenuhnya teratasi. Hingga tahun 2026, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum memperoleh anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling. Kondisi ini membuat masyarakat yang berperkara tetap harus menempuh perjalanan laut menuju kantor pengadilan di pulau utama untuk mengikuti persidangan.
Baca Juga: 2 Pekan Ini, PN Tanjung Balai Karimun Selesaikan 4 Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif
Saat kegiatan usai, rombongan pengadilan kembali menyeberangi laut dengan ombak yang masih bergelora. Namun perjalanan pulang membawa harapan baru. Melalui Posbakum Kemilau, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berupaya memastikan bahwa keadilan tidak hanya hadir di gedung pengadilan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang tinggal jauh di pulau-pulau terluar.
Di wilayah kepulauan, keadilan terkadang memang harus lebih dulu menembus angin dan ombak agar dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat. (bwp/zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
