Cari Berita

Atasi Kendala Surat Tercatat, PN Fakfak Adakan Koordinasi dengan Kantor Pos

Humas PN Fakfak - Dandapala Contributor
2026-11-19 19:35:47
Dok. PN Fakfak

Fakfak, Papua Barat - Pengadilan Negeri Fakfak menggelar pertemuan koordinasi bersama Kantor Pos Cabang Fakfak dan Kantor Pos Cabang Sorong untuk membahas kendala penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, Kamis (19/11). Pertemuan tersebut menyoroti dua persoalan utama, yakni belum dapat diaksesnya aplikasi pemantauan pengiriman Kibana New serta keterbatasan jangkauan layanan pos ke wilayah terpencil.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dari Ruang Media Center PN Fakfak itu diikuti Wakil Ketua PN Fakfak Eliyas Eko Setyo, Panitera Arthur Nehemia Papilaya, Hakim Pengawas Perdata Fitra Faraouky Lubis, serta staf keperdataan dan juru sita. Turut hadir Supervisor Bidang Pelayanan Kantor Pos Cabang Fakfak, Nabas.

Dalam pertemuan tersebut, Eliyas menjelaskan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Pembahasan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman antara pengadilan dan pihak pos agar pelaksanaan pengiriman dokumen perkara berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga: PN Fakfak Gandeng SLB, Penyandang Disabilitas Kini Lebih Mudah Mengakses Keadilan

“Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah tidak berjalannya aplikasi Kibana New (OpenSearch Dashboards) untuk memantau dan melacak pengiriman surat atau dokumen tercatat secara real-time,” ujar Eliyas.

Menanggapi persoalan tersebut, Nabas menyampaikan kesiapan pihak pos untuk membantu memfasilitasi akses aplikasi. Untuk mendukung proses itu, PN Fakfak diminta menunjuk seorang penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang akan mengelola akses dan berkoordinasi terkait pemantauan pengiriman.

Selain kendala aplikasi, Nabas mengungkapkan keterbatasan operasional dalam menjangkau wilayah terpencil. Menurutnya, biaya pengiriman sebesar Rp17.000 per panggilan yang dibahas dalam pertemuan belum mencukupi kebutuhan pengantaran ke sejumlah wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.

“Biaya di wilayah timur sangat besar sehingga tidak bisa disamakan dengan wilayah Indonesia lainnya,” kata Nabas.

Sementara itu, Fitra Faraouky Lubis menekankan pentingnya pemahaman prosedur penyerahan surat, terutama ketika penerima tidak ditemukan atau tidak berada di alamat tujuan. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan mengenai keabsahan panggilan maupun pemberitahuan dalam proses persidangan.

Fitra juga berharap keterbatasan jangkauan pengiriman dapat menjadi perhatian bersama, mengingat besarnya biaya panggilan berpotensi menambah beban masyarakat yang mencari keadilan.

“Kami berharap pihak pos membantu Pengadilan Negeri Fakfak dalam menjangkau tempat-tempat yang belum terjangkau agar pencari keadilan tidak dibebani biaya panggilan yang tinggi,” ujar Fitra.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan, PN Fakfak Evaluasi Pelaksanaan Surat Tercatat

Panitera PN Fakfak, Arthur Nehemia Papilaya, menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut memperkuat koordinasi antara pengadilan dan pihak pos, baik dalam pemulihan akses aplikasi maupun penanganan kendala pengiriman di lapangan.

Melalui koordinasi yang lebih baik, pemantauan pengiriman diharapkan dapat berjalan lebih efisien sehingga setiap hambatan segera diketahui dan ditindaklanjuti. Upaya tersebut menjadi bagian dari peningkatan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan akuntabel bagi masyarakat pencari keadilan.(ees/ar/zm/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…