Denpasar- Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar menggelar Workshop Sinergi Kelembagaan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Bale Agung PT Denpasar pada hari Jumat (17/10/25). Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi strategis antara lembaga peradilan dan otoritas keuangan untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ketua PT Denpasar, Bambang Hery Mulyono, menegaskan bahwa sinergi antara peradilan dan sektor keuangan merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola hukum dan ekonomi nasional. “Workshop ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan pandangan hukum dan ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadapi dinamika sektor jasa keuangan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, workshop menghadirkan tiga narasumber utama dari masing-masing lembaga. Sebelum memulai workshop, Ketua PT Denpasar membawakan materi “Penguatan Peran Peradilan dalam Menunjang Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Jasa Keuangan.”
Selanjutnya, narasumber pertama, Safari Kasiyanto, Kepala Grup Asesmen, Relasi, Advisori, dan Legislasi Hukum Kelembagaan Departemen Hukum Bank Indonesia, memaparkan materi “Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Moneter, Sistem Pembayaran, dan Sistem Keuangan melalui Sinergi dengan Mahkamah Agung (MA) dan OJK pasca UU P2SK.”
Sementara narasumber kedua, Abdul Hanan, Direktur Pengembangan Hukum OJK, menyampaikan terkait dengan “Sinergi antara OJK, BI, dan lembaga peradilan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan.”
Kemudian, narasumber ketiga, yaitu Ketua Panitia, Marliyus Marle, menyebut kegiatan ini memberikan nilai praktis bagi aparat peradilan dalam memahami isu-isu hukum terkini di bidang keuangan digital. “Para hakim perlu memahami perkembangan regulasi dan dinamika sektor keuangan agar putusan yang dihasilkan tetap relevan dengan kondisi ekonomi modern,” katanya.
Melalui kegiatan ini, PT Denpasar menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi terwujudnya sistem hukum yang adaptif, modern, dan selaras dengan prinsip transparansi serta keadilan di sektor jasa keuangan. Sinergi ini juga diharapkan memperkuat penerapan prinsip good governance di sektor keuangan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU P2SK dan memperkuat peran lembaga peradilan dalam menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa keuangan. (bagus sudjatmiko/zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
