Cari Berita

Dirjen Badilum Tekankan Integritas untuk Raih Kinerja Berkualitas

article | Pembinaan | 2025-01-20 15:00:19

Dirjen Badilum H Bambang Myanto menekankan pentingnya integritas bagi hakim dan aparatur pengadilan. Di mana integritas itu akan menghasilkan kinerja yang berkualitas.“Kinerja yang berkualitas terwujud dari empat faktor, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecepatan dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta etika dan integritas,” kata Bambang Myanto.Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) di Gedung Badilum, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). Dalam acara itu, hadir secara offline dan online seluruh satker di bawah Badilum di seluruh Indonesia.“Kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan, sangat bergantung pada integritas hakim & aparatur pengadilan serta konsistensi dalam pelayanan,” ucap Bambang Myanto yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) itu.Bambang Myanto menyoroti perubahan mindset pencari keadilan terhadap pelayanan penanganan perkara. Sebelum tahun 2000, masyarakat masih menunggu putusan. Setelah itu, masyarakat mencari tahu dan menanyakan perkembangan  penanganan perkara. Setelah 2014, masyarakat ingin mengetahui batas waktu penanganan perkara. Kerap ditemui protes dan membuat pengaduan dan lain-lain.“Setelah 2015, masyarakat mengetahui tahapan proses penanganan 
perkara, menuntut informasi lebih terhadap penanganan perkara dan semakin banyak pengaduan terhadap hal tersebut. Dan setelah 2020, terjadi perubahan ekspektasi dari kecepatan dan kuantitas ke kualitas dan konsistensi putusan,” beber Bambang Myanto.Untuk menjawab harapan masyarakat itu, maka jawabannya adalah integritas tinggi. Sebab, dengan adanya integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. “Hakim dan aparatur pengadilan merupakan salah satu profesi sehingga ia merupakan pilihan. Namun integritas dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan aparatur pengadilan merupakan kewajiban dan bukan lagi sebuah pilihan,” ungkap Bambang Myanto.Oleh sebab itu diperlukan penguatan integritas. Yaitu penguatan integritas di kelembagaan dan secara personal. Untuk mewujudkannya, Ditjen Badilum sudah melakukan berbagai upaya penguatan integritas, seperti pembinaan rutin, penyempurnaan pola promosi dan mutasi, layanan ruang tamu virtual dan kebijakan larangan gratifikasi seluruh aparatur pengadilan umum.Ada juga program AMPUH dan Abhinaya Upangga Wisesa serta Aplikasi Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER). Juga Pemantauan Kinerja pengadilan melalui SATU JARI dan CCTV.  “Adapun tantangannya yaitu beban kerja yang tinggi dengan SDM yang terbatas. Keterbatasan anggaran. Kompleksitas perkara. Transparansi dan akuntabilitas. Tantangan internal berupa resistensi terhadap perubahan. Tantangan eksternal berupa ekspektasi dan harapan penerima layanan yang terus meningkat,” urai Bambang Myanto.Bambang Myanto menyatakan rejeki tertinggi adalah sehat, rejeki terendah yaitu uang. Maka jangan mengorbankan rejeki  tertinggi untuk mendapatkan rezeki terendah.“Kinerja yang berkualitas tidak secara otomatis dan secara natural terbentuk, melainkan hasil dari upaya yang cerdas dan berintegritas, inovatif, sistematis, dan terus- menerus,” pungkas Bambang Myanto berpesan.Dalam kesempatan itu, Dirbinganis Badilum Hasanuddin mengutip kalimat yang disampaikan Samuel Jhonson."Integritas tanpa pengetahuan adalah lemah dan tak berdaya. Pengetahuan tanpa Integritas jelas berbahaya," ucap Hasanuddin.

Pembinaan Dirjen Badilum: Kurangi Seremoni, Sesuaikan Anggaran yang Ada

article | Pembinaan | 2025-01-14 16:05:34

Jakarta - Dirjen Badilum Mahkamah Agung (MA) Bambang Myanto SH MH mengingatkan jajarannya agar mengurangi kegiatan seremoni dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Hal itu sesuai amanat Ketua MA Prof Sunarto."Dan kurangi acara seremonial. Setiap kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan anggaran yang ada," tutur Bambang Myanto.Hal itu disampaikan dalam sambutan pembinaan acara Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Bersama, Dan Perjanjian Kinerja Tahunan Dirjen Badilum 2025 di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).Bambang Myanto juga menyampaikan bahwa rezeki tertinggi adalah kesehatan. Sedangkan rezeki terendah adalah uang. Oleh sebab itu, Bambang meminta agar seluruh jajaran di Ditjen Badan Peradilan Umum jangan mengorbankan rezeki tertinggi untuk mendapatkan rezeki terendah.“Rejeki tertinggi adalah sehat, rejeki terendah yaitu uang. Maka jangan mengorbankan rejeki tertinggi untuk mendpatkan rezeki terendah," kata Bambang Myanto.Bambang Myanto juga terus mengingatkan agar aparat pengadilan terus meningkatkan kualitas kinerja dan kedisiplinan kerja. "Jangan menatasnamankan dirjen untuk kepentingan pribadi karena badilum merupakan instansi pembina," tegas Bambang Myanto.Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengaku sangat prihatin bila ada anak buahnya ada yang harus kena sanksi. Ia berharap hal itu itu tidak terjadi lagi."Panitera yang dicopot menjadi staf, sungguh sangat memprihatinkan untuk lembaga peradilan," tutur mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) itu.

HAKIM & APARATUR PERADILAN: Hakikat Jabatan & Kode Etiknya

video | Pembinaan | 2024-12-15 18:50:41

Memahami Hakekat Untuk Pengadilan Yang Bermartabat, tema yang akan diangakat dalam Podium episode ke 48 kali ini. Hakim sebagai sebuah profesi, terikat kode etik dan pedoman perilaku. Landasan etik tidak saja menjadi pondasi tetapi juga hakikat keberadaan kewenangan memberikan keadilan. Tanpanya, jangan harap muncul wibawa. Penerapan landasan etika tidak semata dalam pelaksanaan tugas, juga dalam keseharian kehidupannya. Pun demikian untuk supporting unit, kepaniteraan dan kesekretariatan, semua harus menjunjung tinggi etika. Untuk apa? Tentu untuk Pengadilan Bermartabat yang menjadi cita kita semua. Mau lebih dalam memahaminya? Simak Podcast Badilum (PODIUM) bersama YM Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pengawasan MA-RI. Dengan dipandu host kita Dr. H. Boedi Haryantho, S.H., M.H., rasanya terlalu sayang jika dilewatkan episode ini.

Ketua MA: Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi!

article | Pembinaan | 2024-12-12 09:30:40

Jakarta Pusat, 09/12/2024.Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Bertempat di Balairung Mahkamah Agung, kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.Hakim dan aparatur pengadilan adalah elemen utama dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung, tegasnya. Dalam pembukaannya, Sunarto berpesan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk meneguhkan komitmen dalam memberantas korupsi.Mahkamah Agunh RI dalam meneguhkan komitmennya memberantas korupsi, akan melakukan 3 pendekatan. Antara lain: Preemtif (pelatihan dan peningkatan kesejahteraan), Preventif (pemantauan persidangan dan hakim secara rutin), Represif (pemanggilan dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi), ujarnya dengan tegas.Integritas ibarat lentera yang cahayanya dapat menerangi gulita. Agar lentera integritas tetap menyala, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga, tegas KMA menutup pidatonya."Apabila terus dilakukan pembimbingan maka kinerja Satker akan meningkat, karena Satker merasa diperhatikan. Untuk itu, peran pengawasan oleh PT harus lebih diaktifkan," imbuhnya. Red.

Hakim Kena Sanksi, Jangan Berkecil Hati, Waktunya Perbaiki Diri

article | Pembinaan | 2024-12-12 09:20:33

“Special treatment” oleh Ketua Pengadilan Tinggi akan didapatkan Hakim yang sedang menjalani sanksi. Hakim Non Palu, demikian biasa disebut, berhak atas pembinaan dan pengawasan bagi terwujudnya peningkatan perilaku dan kehormatan serta keluhuran jabatan hakim.Hak tersebut berlaku sejak menjalani hukuman disiplin sebagai hakim non palu. Tidak cukup sampai disitu, satu bulan sebelum selesai, juga berhak mendapatkan laporan atas perubahan perilaku selama menjalani pembinaan. Tidak tanggung-tanggung laporan tersebut langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Kamar Pengawasan dengan tembusan ke Dirjen.Demikian disampaikan Ketua Kamar Pengawasan, Dwiarso Budi Santoso pada pembinaan pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan umum, 5 Desember 2024 di Surakarta.Jadi rekan hakim yang sedang menjalani sanksi non palu, waktunya buktikan perbaikan diri, tidak perlu berkecil hati. Hari ini lebih baik dari kemaren, dan esok lebih baik dari hari ini. Red.

Jalankan Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung !!!

article | Pembinaan | 2024-12-12 09:15:45

Kesatuan hukum masih menjadi isu yang terus digaungkan. Demikian juga ketika Tuaka Pembinaan, Syamsul Maarif mendapat giliran menyampaikan pembinaan pada 5 Desember setelah Penyerahan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa dan Sertifikat AMPUH Tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Mercure, Solo.Pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan umum harus menjalankan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Hasil pleno kamar sebagai upaya menjaga kesatuan hukum sebagai salah satunya.Setiap pimpinan harus melakukan sosialisasi sehingga dapat diterapkan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dijalankan untuk memastikan kepatuhan, sehingga harus terdapat alasan dan rasio hukum yang cukup dalam hal disimpangi implementasinya. Hanya dengan cara demikian cita kesatuan hukum dapat mewujud, pesannya mengakhiri pembinaan. Red