Badung, Bali - Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 1st Judicial Well-Being Workshop for ASEAN Judges yang dilaksanakan di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Bali, pada Senin, (30/3). Kegiatan ini mengusung tema “Judicial Well-Being to Strengthen Judicial Integrity” dan diikuti oleh perwakilan hakim dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.
Workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Council of ASEAN Chief Justices, Mahkamah Agung Republik Indonesia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta Ministry of Justice Republic of Korea. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 30 Maret hingga 1 April 2026.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Supreme Court of Singapore sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama peradilan di kawasan ASEAN, khususnya dalam membangun sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan berintegritas.
Dalam workshop tersebut dibahas berbagai isu terkait Judicial Well-Being, yaitu kondisi kesejahteraan menyeluruh bagi hakim yang mencakup aspek profesional, mental, emosional, dan kelembagaan. Topik ini dinilai penting karena integritas peradilan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum dan sistem kelembagaan, tetapi juga oleh kondisi pribadi dan kesejahteraan hakim yang menjalankan fungsi yudisial.
Disampaikan bahwa saat ini hakim menghadapi tekanan pekerjaan yang semakin kompleks, mulai dari beban perkara yang tinggi, kompleksitas perkara modern, tekanan publik terhadap kualitas putusan, hingga tantangan psikologis akibat harus menangani perkara dengan konflik tinggi dan bukti-bukti yang bersifat traumatis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan lembaga peradilan pada akhirnya sangat bergantung pada ketahanan mental dan kesejahteraan hakim yang bekerja di dalamnya.
Selain itu, workshop juga membahas tanggung jawab institusi peradilan dalam menjaga kesejahteraan hakim, termasuk pengelolaan kesehatan mental dan emosional hakim yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan dan penyelenggaraan peradilan. Dalam forum tersebut juga dipaparkan praktik penerapan Judicial Well-Being di Singapura serta pendekatan dari perspektif ilmu psikologi mengenai kesehatan mental dalam profesi hakim.
Isu lain yang turut dibahas adalah mengenai tantangan kesejahteraan berbasis gender di lingkungan peradilan. Hakim perempuan dinilai menghadapi tantangan berlapis, mulai dari stereotip, tanggung jawab ganda, hingga risiko dalam pelaksanaan tugas yudisial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kelembagaan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu gender dalam sistem peradilan.
Melalui workshop ini, para hakim di kawasan ASEAN juga berdialog dan bertukar pengalaman mengenai tantangan peradilan yang dihadapi masing-masing negara. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bersama untuk membangun lingkungan kerja peradilan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berintegritas.
Pada akhir kegiatan, workshop ini akan merumuskan rekomendasi dan rencana aksi nyata terkait Judicial Well-Being yang akan disampaikan kepada lembaga peradilan di negara-negara ASEAN sebagai bagian dari agenda bersama dalam kerangka kerja Council of ASEAN Chief Justices.
Baca Juga: Laporan dari Bangkok: MA RI dan MA Thailand Sukses Gelar Workshop TPPO
Delegasi Indonesia dalam kegiatan ini diwakili oleh perwakilan hakim dari seluruh badan peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI).
Workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kesejahteraan hakim, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya integritas peradilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. LDR
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
